Agustus, Ganti Rugi Lahan DIPO Dilakukan







Kabiro Pemerintahan Setda Sumsel, Edward Chandra
Kabiro Pemerintahan Setda Sumsel, Edward Chandra

Palembang, koranSN

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menargetkan paling lambat awal Agustus mendatang, pembayaran ganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan stasiun DIPO dilakukan.

“Paling lambat awal Agustus mendatang, bisa juga nanti pertengahan Juli sudah dibayarkan kepada pemilik lahan,” kata Kepala Biro Pemerintahan Sumsel, Edward Chandra, Rabu (8/6/2016).

Diterangkannya, saat ini progres nya sedang memverifikasi surat menyurat dari lahan tersebut untuk mengetahui kebenaran dari pemilik lahan tersebut. Nantinya surat menyurat tersebut akan disandingkan dengan data yang dimiliki Pemprov Sumsel, BPN dan beberapa instansi lainnya. “Jika memang sudah lengkap dan sudah diteliti baru nantinya akan dimusyawarahkan dengan KJPP,” terangnya.

Dirinya menambahkan, saat ini terhitung ada 4 pemilik lahan dengan total sekitar 4 hektar. Untuk penentuan harga akan dilakukan oleh pihak Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP), jadi nantinya pihak KJPP menentukan harga yang harus dibayarkan kepada pemilik lahan sesuai dengan kajian dari mereka. Menurutnya, Pembebasan lahan Depo LRT seluas empat hektar masuk kategori skala kecil, dan telah diatur Perpres 40 tahun 2014. Aturan itu mengkategorikan pengadaan langsung di bawah lima hektar.

Baca Juga :   14.000 Pelajar Ikuti Try Out Akbar di PSCC

“Nantinya jika sudah didapati harga nya barulah akan dibayarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman menambahkan, saat ini masih dalam proses verifikasi surat-menyurat mengingat masih ada lahan yang tumpang tindih. “Sekarang lagi mau menyelesaikan persoalan tumpang tindih terlebih dahulu,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, nantinya sekitar Agustus lahan ini akan dibayarkan. Untuk total dana yg digunakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.  “Aq belom tau dananyo berapa, agek be la ye,” singkatnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komukasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, untuk pembebasan lahan dalam pembangunan Light Rail Transit (LRT), hanya stasiun DIPO saja sedangkan yang lahan lainnya tidak perlu adanya pembebasan. Untuk pembebasan stasiun DIPO sendiri pihaknya telah mengganggarkan di APBD 2015 yang lalu dengan dana sebesar Rp 40 miliar untuk luas lahan sekitar 4 hektar.

Baca Juga :   Ratas ke Istana Alex Pastikan Persiapan Sumsel Matang

“Ya, hanya stasiun DIPO yang dibebaskan lahannya, sedangkan yang lain tidak perlu karena menggunakan median jalan,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Pemprov Sumsel Eratkan Sinergi Bersama Kalangan Insan Pers

Prabumulih, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menengaskan, insan pers mempunyai andil besar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!