Akhmad Najib Bisa Dimintai Tanggung Jawab Terkait Tandatangani NPHD Dana Hibah Masjid Sriwijaya





Akhmad Najib saat diwawancarai di Rumah Dinas Walikota Palembang, Jumat sore (23/4/2021). (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Pengamat Hukum Sumsel, Dr Sri Sulastri SH MHum, Minggu (25/7/2021) mengatakan, Akhmad Najib (mantan Asisten Kesra Sumsel) yang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pembangunan Masjid Sriwijaya hingga mengakibatkan dana hibah Rp 130 miliar cair bisa dimintai pertanggung jawaban hukum.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan penandatanganan NPHD bukanlah tugas dari Akhmad Najib. Bahkan dengan adanya penandatanganan tersebut dana hibah cair dan berakibat pembangunan Masjid Sriwijaya kini hanya tiang pancang hingga dilakukan penyidikan oleh kejaksaan.

Baca Juga :   Buronan Pencuri Kabel Ditembak

“Tanda tangan NPHD itu kan bukan gawe Akhmad Najib jadi dia bisa dimintai pertanggung jawaban hukum, karena buka gawe dio dilakukannyo, salah itu. Misalnya, cak aku idak ngajar tapi tibo-tibo ngasih nilai tentu salah itukan,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, sedangkan kalau terkait kejaksaan akan mengenakan tentang penyalahgunaan wewenang tentunya harus dilakukan dengan hati-hati. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Bagikan :

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah Minta Bebas

Palembang, KoranSN Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah, terdakwa dugaan suap proyek di Muara Enim, Selasa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.