Alex Noerdin Cs Terdakwa Kasus PDPDE Sumsel Dijerat Pasal Berlapis



Alex Noerdin saat mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang secara virtual dari dalam Rutan Pakjo Palembang. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Alex Noerdin Cs, empat terdakwa dugaan kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel tahun 2010-2019, Kamis (3/2/2022) didakwa JPU Kejati Sumsel pasal berlapis dalam sidang dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor Palembang.

Adapun keempat terdakwa tersebut, yakni Alex Noerdin (mantan Gubernur Sumsel), Muddai Madang pemilik dan juga Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN), Caca Isa Saleh Sadikin Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2008 dan juga merangkap Dirut PT PDPDE Gas tahun sejak 2010, dan terdakwa A Yaniarsyah Hasan Direktur PT DKLN sejak tahun 2009 merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak tahun 2009 serta sebagai Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak tahun 2014 yang juga Komisaris PT PDPDE Gas.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel yang diketuai M Naimullah SH MH yang juga Kasi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejati Sumsel saat membacakan dakwaan di persidangan mengatakan, terdakwa Alex Noerdin selaku Gubernur Sumsel saat itu memerintahkan terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin selaku Dirut PPPDE Sumsel agar melakukan hak pembelian gas bumi bagian negara dari Joint Operating Body (JOB) PT Pertamina Hulu Energi- Talisman Ltd-Pacific Oil & Gas Ltd Jambi Merang, yang selanjutnya disebut JOB Jambi Merang yang dimiliki oleh PDPDE Sumsel lalu diberikan kepada terdakwa Muddai Madang.

Sedangkan terdakwa Caca Isa Saleh Sadikin selaku Dirut PPPDE Sumsel menandatangani Perjanjian Kerja Sama Patungan antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) pada 2 Desember 2009, meskipun belum ada izin prinsip.

Baca Juga :   Jatuh dari Motor Jambret Diamuk Massa

“PT DKLN merupakan perusahaan swasta milik Muddai Madang yang tidak memenuhi syarat bonafiditas dan kredibilitas yaitu tidak mempunyai pengalaman di bidang gas, melainkan memiliki kegiatan usaha pokok kelistrikan, perdagangan umum, teknik dan pembangunan non Migas, pengangkutan, perindustrian, perikanan, pertambangan, percetakan, jasa dan pengadaan barang. Namun terdakwa terdakwa Alex Noerdin selaku gubernur tetap memberikan persetujuan izin prinsip kerjasama antara PDPDE Sumsel dengan PT DKLN pada tanggal 16 Desember 2009 untuk membentuk PT PDPDE Gas, tanpa adanya studi kelayakan dan analisis serta tanpa adanya pertimbangan dari Badan Pengawas Perusahaan Daerah Provinsi Sumsel,” ungkap JPU. HALAMAN SELANJUTNYA>>







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Berkas Tiga Direktur Perusahaan Swasta Belum Lengkap, Kejati Sumsel Terus Sidik Dugaan Korupsi Pajak

Palembang, KoranSN Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, Jumat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!