Alex Pastikan Pelantikan PNS Oleh Beni Hernedi Dibatalkan





H. Alex Noerdin.
H. Alex Noerdin.

Palembang, KoranSN

Gubernur Sumsel Alex Noerdin memastikan pelantikan sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) yang dilakukan oleh Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, pada 12 Juli lalu, dibatalkan, dan posisi jabatan harus dikembalikan seperti semula.

Hal ini diungkapkannya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel, Rabu (5/10/2016).

“Mendagri sudah membuat surat, itu (pelantikan) tidak boleh, harus dikembalikan,” katanya.

Menurut Alex, jika hal itu sudah dilakukan, maka tidak ada lagi permasalahan. “Kalau sudah dikembalikan, case close,” ujarnya.

Sebelumnya, LSM Lintas Politika mempersoalkan sekaligus mengingatkan bahwa pelantikan 312 pejabat di lingkungan Pemkab Muba yang dilakukan oleh Plt Bupati Muba, Beni Hernedi, menyalahi undang-undang (UU), dan itu dapat membatalkan pencalonan Beni Hernedi sebagai calon wakil bupati pada Pilkada, 2017 mendatang.

“Jika mengacu pada UU No 71/2016 tentang pemilihan kepala daerah. Pada pasal 71 ayat 2 disebutkan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota, Wakil Walikota tidak boleh melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Nah, jika menghitung mundur, pelantikan yang dilakukan pada Juli, sudah tidak boleh dilakukan, mengingat penetapan calon dilakukan pada 12 Oktober 2016,” ungkap Direktur Lintas Politika, Kemas Khairul Mukhlis.

Baca Juga :   Herman Deru Apresiasi Kontribusi Muhammadiyah untuk Sumsel

Ijazah Bakal Cabup Amiri Dipermasalahkan

Selain itu, Kemas Khairul Mukhlis juga mempermasalahkan pencalonan Amiri Arifin sebagai bakal calon bupati (Cabup) Muba dari jalur independen. Pasalnya, ijazah tingkat SMA yang dimiliki Amiri, diragukan keabsahannya. Mulai dari nomor induk yang tidak sesuai, sampai pada penulisan ijazah.

SMA Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani, menjelaskan jika no induk siswa 469 tercantum atas nama Latumpa dan bukan Amiri. “Untuk itu, diharapkan ketegasan KPU dan Bawaslu Sumsel agar menerapkan aturan yang ada dengan mencoret pencalonan Amiri sebagai calon bupati,” tukas Mukhlis.

Menanggapi ini, Kuasa Hukum Amirin Arifin, Eftiyani, SH, membantah bahwa ijazah yang dimiliki Amiri tidak asli. Ia meminta semua pihak untuk tenang dan jangan terprovokasi soal ini.

Baca Juga :   Tobing Menangis, Ikwanudin Terlihat Tegar

“Belum ada. Saya baru tahu mengenai ini dari kamu. Nah, setahu saya ia memang sekolah dan kerja di Sentani. Jadi memang asli. Mari kita tunggu dari KPU,” ujarnya. Ketua KPU Sumsel Aspahani, yang ditemui di gedung DPRD Sumsel mengatakan, akan meneliti dugaan ijazah tersebut.

“Pada saat tidak memenuhi syarat tentu ada konsekuensi terhadap syarat yang diberikan kepada KPU. Persoalan apakah itu nanti akan dapat diperbaiki atau tidak, menjadi hal yang harus diperhatikan dalam fase penetapan. Penetapan itu, akan kita lakukan pada 24 Oktober nanti,” katanya. (awj)

Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

Layanan Kearsipan di Sumsel Gunakan Sistem Elektronik

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel H Herman Deru mengakui Dinas Kearsipan sangatlah penting, bahkan dia akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.