Amankan Janji Politik Yan Anton, Pimpinan DPRD Diduga Dapat Jatah Uang

Sekda Banyuasin Firmansyah saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Bupati Banyuasin nonaktif Yan Anton Ferdian, Rabu (1/3/2017). — Foto-Ferdinand Deffryansyah /koransn

Palembang, koransn.com

Sekda Pemkab Banyuasin, Firmansyah, Rabu (1/3/2017) mengungkapkan, dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) Banyuasin,
pimpinan DPRD Banyuasin diduga menerima sejumlah uang untuk mengamankan janji-janji politik Yan Anton Ferdian kepada masyarakat Banyuasin saat Yan Anton mencalonkan diri sebagai bupati.

Hal itu dikatakan Firmansyah saat dihadirkan menjadi saksi terdakwa Yan Anton Ferdian, Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa, Kirman (Direktur PT Aji Sai) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Diungkapkan Sekda Firmansyah, pemberian uang ke pimpinan DPRD itu diduga terjadi sejak tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang diserahkan secara bertahap oleh Merki Bakri (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Banyuasin), M Buchori (Bendahara Setda Banyuasin), dan sopirnya Pandi Triawan alias Pandi.

“Kalau nominal pertahunnya saya lupa, tapi untuk uang yang diberikan diduga ke pimpinan DPRD Banyuasin di tahun 2013, 2014 dan 2015 jika ditotalkan mencapai sekitar Rp 6 miliar. Sedangkan untuk dugaan pemberian uang di tahun 2016, juga ada. Tapi saya lupa angkanya, seingat saya nominalnya dibawah dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Firmansyah.

Dilanjutkan Sekda Firmansyah, dugan pemberian uang ke pimpinan DPRD tersebut dilakukannya bersama Asisten II Rislani A Gafar, berdasarkan perintah dari Yan Anton Ferdian seusai dilantiknya Yan Anton menjadi Bupati Banyuasin.

“Awalnya, Yan Anton mengajak saya dan Asisten II Rislani A Gafar bertemu dengan Pimpinan DPRD Banyuasin, yakni Agus Salam (Ketua DPRD Banyuasin), Askolani (Wakil Ketua DPRD Banyuasin) dan Haryadi (Wakil Ketua DPRD Banyuasin) untuk makan bersama di salah satu rumah makan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang.

Saat kami makan, saya melihat Agus Salam dan Yan Anton berbicara berdua, tak terlalu jelas apa yang dibicarakan keduanya. Setelah makan bersama selesai dan pimpinan DPRD pulang, barulah Yan Anton menyampaikan kepada saya dan Asisten II agar kami mengumpulkan uang diduga untuk pimpinan DPRD tersebut. Uang itu diberikan bertujuan untuk mengamankan janji politik Yan Anton saat Pilkada, yakni Rp 500.000.000 juta satu desa, dimana di Banyuasin ada 300 juta. Sebab jika tidak diberi uang, takutnya janji politik Yan Anton tak didukung DPRD sehingga tidak bisa direalisasikan,” papar Firmansyah.

Lanjutnya, selain untuk mengamankan janji politik Yan Anton, pemberian uang itu juga diduga terkait pembahasan APBD Banyuasin yang setiap tahunnya dibahas di DPRD Banyuasin.

“Karena saya dan Asisten II mendapat perintah mengumpulkan uang tersebut makanya saya meminta Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin baik saat masih dijabat Merki Bakri maupun Umar Usman untuk membantu mencarikan uangnya dari pihak rekanan. Lalu uang-uang itu dikumpulkan kepada M Bukhori. Sedangkan untuk dugaan penyerahan uang ke pimpinan DPRD diserahkan oleh M Buchori dan sopir saya, Pandi Triawan alias Pandi,” terangnya.

Baca Juga :   HT: PSBI Dapat Menjadi Contoh Bagi Instansi Lain

Selain itu, sambung Sekda Firmansyah, uang yang diduga diberikan kepada pimpinan DPRD juga ada yang berasal dari sejumlah kepala dinas di Banyuasin, yang uangnya dikumpulkan oleh M Buchori.

“Kepala dinas memberikan sejumlah uang tersebut setelah dikumpulkan Asisten II, Rislani A Gafar. Dalam pertemuan itu, Asisten II menyampaikan perintah bupati terkait uang yang diduga akan diberikan kepada pimpinan DPRD Banyuasin dalam rangka mengamankan janji politik Yan Anton serta untuk pembahasan APBD,” terang Firmansyah.

Lebih jauh diungkapkan Firmansyah, jika dirinya dan Asisten II juga pernah memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) diduga untuk pimpinan DPRD Banyuasin.

“Dugaan pemberian THR ini juga perintah dari Yan Anton. Seingat saya THR yang kami berikan untuk pimpinan DPRD Banyuasin, terdiri dari; Agus Salam diduga menerima THR Rp 200 juta, Askolani diduga menerima Rp 200 juta dan Haryadi diduga menerima Tp 75 juta,” jelas Firmansyah.

Usai mendengarkan kesaksian dari Sekda, kemudian Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pertanyaan. Apakah dalam perkara ini dirinya pernah menerima uang untuk kepentingan pribadinya? Dikatakan Sekda jika ia tidak pernah menerima jatah uang.

“Saya tidak pernah menerima uang untuk kepentingan pribadi saya. Sebab dalam perkara ini saya hanya menjalankan perintah Yan Anton untuk mencarikan uang yang diminta, dimana perintah tersebut saya teruskan ke Rislani A Gafar, Mekri Bakri, Umar Usaman, M Buchori dan juga sopir saya, Pandi Triawan alias Pandi” tutup Firmansyah.

Setelah mendengar kesaksian Firmansyah, kemudian Mejelis Hakim yang diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH meminta tanggapan kepada terdakwa Yan Anton.

Dalam persidangan Yan Anton mengungkapkan, jika pertemuan dengan pimpinan DPRD Banyuasin di salah satu rumah makan di Jalan Demang Lebar Daun Palembang memang ada. Namun pertemuan yang dilakukan usai dilantiknya ia menjabat sebagai Bupati Banyuasin direncanakan oleh Sekda Firmansyah.

“Pertemuan itu Firmansyah yang merencanakannya. Kami hanya silaturahmi saja, bahkan dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan uang yang kata Firmansyah untuk mengamankan janji politik saya dan untuk pembahasaan APBD. Memang, untuk dugaan pemberian uang ke pimpinan DPRD Banyuasin termasuk pemberian uang THR, semua itu ada bahkan sudah terealisasikan. Tapi, saya tidak pernah langsung menerima dugaan permintaan uang dari pimpinan DPRD. Sebab, yang menerima permintaan dan berkomunikasi kepada pimpinan DPRD selama ini dilakukan oleh Sekda Firmansyah dan Asisten II,” terang Yan Anton.

Baca Juga :   Berkas 'JA' Masih Diteliti Jaksa

Terkait tanggapan Yan Anton tersebut, Sekda Firmansyah yang dimintai tanggapan Majelis Hakim menyatakan jika dirinya tetap pada keterangannya.

Dalam persidangan tersebut, JPU KPK juga menghadirkan saksi Direktur PT Taurisina Buana, M Firman Taufik, Customer Service (CS) Bank Sumsel Babel Cabang Sako Kenten, Sapta Oktaviani, dan Kabag CS BCA Cabang Palembang, Andjar Rizki Septulusono, serta Direktur CV Big Bike Studio, Edwin Valintino.

Dalam kesaksianya, M Firman Taufik mengungkapkan, sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa Yan Anton menghubunginya untuk memesan tiket keberangkatan haji melalui PT Taurisina Buana. Taklama kemudian, dilakukan pembayaran melalui transfer bank dengan nilai sekitar Rp 531 juta.

“Itu untuk tiket naik haji Yan Anton dan isterinya. Saya tidak tahu uang itu dari mana. Setelah OTT KPK terjadi, saya dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa menjadi saksi. Nah saat diperiksa KPK tersebutlah uang yang telah disetorkan tersebut telah saya kembalikan ke KPK,” ujarnya.

Kemudian saksi CS Bank Sumsel Babel Cabang Sako Kenten, Sapta Oktaviani menjelaskan terkait uang Rp 1 miliar yang ditarik terpidana Zulfikar (Direktur CV Putra Pratama), yang dalam fakta perisangan uang tersebut diberikan ke Yan Anton melalui Sutaryo untuk digunakan sebagai ongkos naik haji Yan Anton.

“Pada bulan Agustus 2016 Zulfikar menarik uang deposito senilai Rp 1 miliar itu. Kemudian uang itu diserahkan oleh saya di dalam plastik kepada Zulfikar,” katanya.

Sedangkan Kabag CS BCA Cabang Palembang, Andjar Rizki Septulusono dalam kesaksiannya menjelaskan, pada tanggal 2 September 2016 nasabah bank bernama Kirman telah membeli mata uang dolar sebesar 11.200 US Dolar yang nomimal Rp 150 juta lebih.

“Kemudian pada tanggal 3 September 2016, nasabah atas nama Kirman juga melakukan transaksi pembelian tiket haji senilai sekitar Rp 531 juta,” tandasnya.

Sementara Direktur CV Big Bike Studio, Edwin Valintino ketika bersaksi mengungkapkan, awal September 2016 lalu, Yan Anton yang dikenalnya dari temannya meminta dicarikan sepeda motor gede Harley Davidson jenis Police.

“Tak lama kemudian saya mendapatkan sepeda motor itu di Jakarta. Tapi motor itu second (bekas) seharga Rp 520 juta. Lalu saya menghubungi Yan Anton dan ia setujuh hingga akhirnya, motor gede itu diantarkan ke rumah dinas Bupati Banyuasin,” pungkasnya.

Usai mendengarkan kesaksian dari para saksi, Majelis Hakim menunda persidangan dan akan kembali melanjutkan sidang Kamis (2/3/2017). (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Pengurus Baznas Harus Mampu Jaga Kepercayaan Muzakki

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru secara resmi melantik Pengurus Badan Amil Zakat Nasional …