Ana Heryana Akui Tandatangani Berkas Proyek dalam Dugaan Korupsi Tugu Batas Kota Palembang, Hakim: Ibu Bisa Masuk Penjara





Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Palembang, Ana Heryana yang juga merupakan mantan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Palembang saat menjadi saksi di persidangan dugaan korupsi tugu perbatasan Kota Pelambang di Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1 A Palembang. (foto-dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH mencecar pertanyaan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkot Palembang, Ana Heryana yang menjadi saksi dalam persidangan dugaan korupsi tugu perbatasan Kota Palembang di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Senin (19/8/2019).

Di persidangan Hakim menilai saksi yang saat dugaan kasus ini terjadi menjabat sebagai Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Pemkot Palembang, bisa masuk penjara lantaran melakukan penandatanganan berkas pengerjaan proyek tanpa melakukan pengecekan ke lapangan.

Dalam persidangan Ana Heryana mengatakan, saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, dirinya memang menandatangani sejumlah berkas terkait proyek pembangunan tugu batas Palembang di Jakabaring. Hal ini dikarenakan ketika itu, proyek sudah dilelang dan mulai dikerjakan.

“Saat baru menjadi Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, proyek ini sudah dilelang. Jadi, saya hanya melanjutkan pekerjaan kepala dinas sebelumnya yang kini sudah pensiun, yakni Pak Fahmi. Dari itulah ketika itu saya menandatangani semua berkas terkait proyek tersebut yang diajukan oleh terdakwa Khairul Rizal selaku PPK,” ungkapnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Kamaludin SH MH didampingi Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH dan Junaida SH MH mengajukan pertanyaan kepada saksi Ana selaku dirinya sebagai kepala dinas yang merupakan pengguna anggaran (PA) dalam proyek tersebut.

“Saksi Ana, saat itu saksi selaku PA dan Kepala Dinas PUCK dan Perumahan, apakah saksi melakukan pengecekan progres pengerjaan proyek tersebut saat menandatangi berkas yang diajukan oleh terdakwa Khairul Rizal selaku PPK,” tanya hakim.

Baca Juga :   18 Terdakwa Narkotika dan Pidum Dituntut Mati Kejati Sumsel

Dijawab saksi Ana, jika saat itu dirinya hanya mendapat laporan dari terdakwa Khairul Rizal.

“Terkahir terdakwa Khairul Rizal selaku PPK menyampaikan kalau pengerjaan tugu tersebut sudah selesai. Jadi saya hanya melakukan penandatanganan saja, yang sifatnya menyetujui berkas yang diajukan oleh terdakwa Khairul,” jawab Anah.

Mendengar jawaban saksi tersebut membuat Hakim Anggota H Abu Hanifah SH MH menyampaikan, jika perbuatan saksi tersebut dapat mengakibatkan saksi masuk dalam penjara.

“Ibu (saksi) bisa masuk penjara, kalau tandatangan saja tanpa pengecekan, itu uang Negara Ibu! Apalagi tandatangan Ibu selaku pengguna anggaran dapat mencairkan uang dalam proyek ini. Jadi, tugas Ibu selaku pengguna anggaran bukan hanya menandatangani saja,” tegas Hakim.

Kemudian saksi Nyimas Dewi selaku PNS di Dinas PU dan Tata Ruang Pemkot Palembang yang juga dihadirkan dalam persidangan mengatakan, jika saat dugaan kasus ini terjadi dirinya menjabat sebagai staf di bidang bangunan gedung Dinas PUCK dan Perumahaan Palembang.

“Tugas saya menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian saya serahkan ke petugas lelang, yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mencari konsultas perencanaan. Adapun anggaran kontrak untuk perusahaan konsultan perencanaan yang memenangkan lelang in, seingat saya saat itu yakni Rp 90 juta. Dalam tahapan lelang yang dilakukan akhirnya CV Cita dan Citra milik saksi Sawaludin menjadi pemenangnya,” ungkapnya.

Sedangkan saksi Sawaludin mengungkapkan, memang CV Cita dan Citra yang menjadi pemenang lelang konsultan perencanaan proyek merupakan miliknya. Namun perusahaan tersebut dipinjam oleh temannya untuk mengikuti lelang tersebut.

“Teman saya yang meminjam tersebut yakni Yon Rosandi, namun yang bersangkutan kini telah meninggal dunia. Saya meminjamkan perusahaan milik saya kepadanya lantaran saya mendapat bagian 5 persen dari nilai kontrak konsultan perencanaan tersebut. Selain itu, saya juga ada perusahaan satu lagi, yakni CV Sasana Citra. Untuk perusahaan Sasana Citra ini memenangkan lelang konsultas pengawasan. Sehingga saya tunjuk terdakwa Asmol Hakim sebagai kuasa dalam pengawasam tersebut. Adapun nilai kontrak konsultan pengawasan ini, yakni Rp 60 juta. Dari nominal tersebut, perusahaan saya mendapat Rp 53 juta sedangkan sisanya didapatkan oleh terdakwa Asmol Hakim,” paparnya.

Baca Juga :   13 Orang Jadi Tersangka Dalam Gelombang Aksi Massa di Palembang

Sedangkan Saksi Jokro Sukardi selaku Staf Teknik CV Cita dan Citra mengatakan, kalau dirinya merupakan pegawai di perusahaan saksi Sawaludin.

“Sejak awal saya tahu kalau Pak Sawaludin meminjamkan perusahaan CV Cita dan Citra tersebut. Sebab saya beberapa kali disuruh mengantarkan berkas penawaran kepada saksi Nyimas Dewi yang merupakan PNS di bagian bangunan gedung Dinas PUCK dan Perumahaan Palembang. Sedangkan untuk pekerjaan tugu yang dikerjakan, saat saya cek memang tidak sesuai dengan kontraknya,” jelas saksi Jokro.

Kemudian saksi Tri Hidayat yang juga dihadirkan dalam persidangan mengatakan, jika saat ini dirinya bekerja sebagai PNS di RSUD Palembang BARI. Namun saat dugaan kasus ini terjadi, dirinya menjabat sebagai Kabid Perencanaan di Dinas PUCK dan Perumahan Pemkota Palembang.

“Untuk perencanaan itu dibahas tahun 2012 dan pelaksanaanya dilaksanakan tahun 2013. Kalau pagu anggaran tugu batas di Jakabaring seniai Rp 1,5 miliar, akan tetapi setelah itu saya tidak tahu lagi lantaran di tahun 2013 tersebut saya dipidahkan tugas ke RSUD Palembang BARI,” pungkasnya. (ded)





Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Penyidikan Dugaan Korupsi SERASI 2019 Berlanjut, Dua UPKK Gapoktan Diperiksa Kejati Sumsel

Palembang, KoranSN Penyidikan dugaan kasus korupsi Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) tahun 2019 di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!