Ancam Sweeping Jika Taksi Online Tidak Distop Beroperasi



Ratusan sopir dari berbagai paguyuban taksi konvensional dan sopir angkot berunjuk rasa di kantor Gubernur Sumsel, mereka meminta Pemda menyetop operasi angkutan online. Sebelum melakukan unjuk rasa, massa awalnya berkumpul di halaman kantor DPRD Sumsel untuk memarkir seluruh kendaraan mereka kemudian massa berjalan kaki menuju halaman kantor Gubernur Sumsel, Rabu (27/9/2017). (foto-ferdinand/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Ratusan massa yang tergabung dari 26 peguyuban baik Angkutan Umum (Angkot), bus kota, maupun taksi konvensional, Rabu (27/9/2017) berunjukrasa mendatangi kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kantor Gubernur Sumsel.

Mereka minta penyetopan sementara beroperasinya taksi berbasis online. Dalam aksi demo tersebut massa aksi mengancam akan tetap melakukan sweping jikataksi online tak distop beroperasi.

Koordinator Aksi (Korak), Syafruddin Lubis mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar memberhentikan sementara beroperasinya taksi online sebelum terbitnya peraturan bahwa angkutan umum harus berplat kuning, meskipun itu berbasis online.

“Kami minta stop beroperasinya taksi online sebelum ada peraturan dari pemerintah mengenai angkutan umum, karena sebagai angkutan umum harus melalui izin trayek dan sebagainya bukan kendaraan milik pribadi yang hanya membayar pajak. Jika tidak distop dan belum adanya kepastian hukum yang jelas mengenai taksi berbasis online ini maka kami akan terus melakukan aksi sweaping,” ujarnya.

Baca Juga :   Murai Batu Walikota Cup Diikuti 1200 Jenis Burung

Masih dikatakannya, meskipun keputusan MK tentang penertiban angkutan online baru diterbitkan tanggal 1 Novenber 2017, namun pihaknya tetap kepada pendirian awal untuk memberhentikan sementara beroperasinya taksi online tersebut.

Sementara, Ketua DPC Organda Kota Palembang, H Sunir Hadi menuturkan, pihaknya hanya meminta untuk menutup sementara beroperasinya taksi berbasis online, sampai mereka memiliki izin. Hal ini dikarenakan saat ini para driver online tersebut belum memiliki izin resmi sebagai angkutan umum.

“Kalau sudah memiliki izin resmi sebagai angkutan umum silahkan beroperasi, karena kita sama-sama mencari nafkah dan mencari uang untuk kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Baca Juga :   Marbot Masjid Terima Satu Unit Rumah Siap Huni

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

10 Anggota DPRD Muara Enim Tersangka Dugaan Suap Proyek dan Pengesahan APBD 2019 Segera Disidangkan

Palembang, KoranSN 10 anggota DPRD Muara Enim tersangka dugaan suap proyek pengadaan barang jasa serta …