Aset Bermasalah Segera Dieksekusi

Palembang, SN

Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang masih berupa lahan kosong sebagian besar sudah diduduki masyarakat (bermasalah). Hal itu membuat Pemprov Sumsel kesulitan untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk perencanaan pembangunan di Sumsel. Oleh karena itu, aset bermasalah tersebut dipastikan segera dieksekusi.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumsel Drs Ikhwanuddin mengatakan, pihaknya saat ini terus memantau kondisi lahan yang merupakan aset Sumsel namun telah diduduki oleh masyarakat. Untuk mencatat aset yang ada, Pemprov Sumsel menggandeng Pemkot/Pemkab yang ada untuk segera menginventaris kembali aset yang ada.

“Kita buat tim gabungan. Utamanya di Palembang, kita akan secepatnya eksekusi lahan-lahan itu,” katanya, Rabu (10/6).

Meski dirinya tidak memegang total data aset yang ada, namun diungkapkan salah satunya adalah kawasan Jakabaring. Di Jakabaring, terdata banyak lahan milik aset Sumsel namun masyarakat juga mengaku memiliki sertifikat lahan.

Jika memang memiliki sertifikat, maka pihaknya akan membawa masalah tersebut ke proses hukum. Namun jika tidak ada, maka tahun ini juga akan dilakukan eksekusi lahan.

“Sebelum eksekusi, kita akan informasikan. Yang melaksanakan eksekusi nantinya PolPP provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Dijelaskan Ikhwan, jika tidak langsung dieksekusi, maka akan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan. Bukan hanya membangun rumah yang biasa, namun juga bangunan permanen.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan atas lahan yang terdata. Diketahui, tercatat aset milik Pemprov di Jakabaring, diantaranya di belakang kantor Bank Sumsel Babel, belakang GOR Sriwijaya, kawasan Budi Mulya, dan lahan Masjid Raya.

“Kita punya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN,” tukasnya.

Kepala BPKAD Provinsi Sumsel Laonma PL Tobing mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim pengamanan asset untuk mengamankan aset milik Pemprov Sumsel. “Sudah dibentuk tim yang terdiri dari 60 orang untuk memantau dan mengamankan aset milik pemprov dan sudah melakukan kajian untuk pengembangan aset tersebut untuk dimanfaatkan seterusnya,” katanya.

Sedangkan Kasat PolPP Provinsi Sumsel Riki Junaidi, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan pembuatan pemetaan oleh tim yang ada. Kemudian akan dilakukan skala prioritas.

“Dalam waktu dekat, fokus kita ke Jakabaring. Yang diprioritaskan adalah lahan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum,” tegasnya. (yun)