Askolani: Ditangan Wabup, Pemerintahan Banyuasin Terus Berjalan

askolani5-edit
FOTO-DOC/SIRYANTO/KORANSN. H Askolani SH MH

Palembang, KoranSN

Wakil Ketua DPRD Banyuasin Askolani, Minggu (9/10/2016) mengatakan, meskipun Bupati Banyuasin tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, namun ditangan Wakil Bupati (Wabup) pemerintahan di Pamkab Banyuasin terus berjalan.

Menurut Askolani, hal itu dikarenakan sudah menjadi aturan jika terjadi kekosongan Bupati Banyuasin, maka yang menjalankan pemerintahan yakni Wakil Bupati. “Sebab, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas bupati dapat dilakukan oleh Wakil Bupati. Jadi meskipun tidak ada Bupati masih ada Wakil Bupati yang menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelaksana tugas (Plt) Bupati, lanjut  Askolani, harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dimana Plt Bupati dilakukan jika tersangkanya telah menjadi terdakwa.”Selain itu, Plt juga harus diusulkan kepada Gubernur Sumsel. Jadi kalau untuk Plt Bupati itu harus melalui tahapannya. Walaupun demikian, kan masih ada Wakil Bupati yang kini menjalankan roda pemerintahan di Pemkab Banyuasin,” ungkapnya.

Disinggung ada pertanda apa dalam dugaan kasus ini hingga penyidik KPK memeriksa 30 saksi dari pejabat Pemkab Banyuasin? Dikatakan Askolani, jika pemerikasaan saksi yang dilakukan merupakan wewenang dari penyidik KPK untuk menngambil keterangan sebanyak-banyaknya guna mengungkap dugaan kasus ini. “Tapi kalau ditanya ini ada pertanda apa? Itu saya tidak bisa komentar,” tandas Askolani.

Terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDIP Kabupaten Banyuasin yang juga anggota DPRD Banyuasin Sukardi mengungkapkan, sebagai pihak legislatif dirinya menilai jika dengan adanya dugaan kasus ini tidak mengurangi sistem pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. “Sedangkan untuk dugaan kasusnya, kita hormati semua proses hukum yang ada,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa 4 September 2016 penyidik KPK telah memeriksa Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Banyuasin Ir Abi Hasan MP MT dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banyuasin Dr Hakim.

Kemudian, Rabu 5 September 2016, KPK memeriksa Kepala Dinas (Kadis) PU Cipta Karya Banyuasin Noor Yosept Zaath dan Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Program Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel Defriansyah. Para saksi ini diperiksa penyidik KPK di Gedung KPK Jakarta untuk menjadi saksi tersangka Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian.

Bahkan sebelum melakukan pemeriksaan saksi di KPK Jakarta, sebanyak 30 saksi sebelumnya juga telah diperiksa KPK di Polda Sumsel selama empat hari berturut-turut.Ke 30 saksi tersebut, terdiri dari;

Baca Juga :   Koordinasi Lanud Gatsu, Bupati Way Kanan Temui HD

pemeriksaan tujuh saksi yang dilakukan KPK Selasa 27 September 2016. Ke tujuh saksi tersebut yakni; Kepala Dinas Pariwisata yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Merki Bakri, Kepala Dinas PU Cipta Karya Noor Yosept Zaath, Kabag Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Banyuasin Eko Rusdianto, Staf Keuangan Sekda Banyuasin Buchori, driver Bupati Banyuasin Rusdi alias Boy, PNS PU Cipta Karya Hari Kusuma alias Ayik, dan ajudan Sekda Banyuasin Fandi.

Kemudian Rabu 28 September 2016, delapan saksi juga diperiksa penyidik KPK, mereka adalah; Wakil Bupati (Wabup) Banyuasin SA Supriyono, Asisten Ekonomi Pembangunan Desa dan Kesra Banyuasin Rislani A Gafar, Kepala Dinas PU Bina Marga Abi Hasan MP, Kepala DPPKAD Banyuasin Bambang Wirawan, Staff PU Banyuasin Reza Irwansyah, Staf Rumah Dinas Bupati Banyuasin Sarmidiyono alias Medi, Mantan PPK Banyuasin Iskandar, dan Mentan Staff Dinas Pendidikan Banyuasin Reza Pahlevi.

Lalu Kamis 29 September 2016, sebanyak delapan saksi diperiksa KPK, mereka yakni; Sekda Pemkab Banyuasin Firmansyah, Kepala Sub Bagian Pengembangan Layanan Pengadaan Pemkab Banyuasin Yulinda, Karyawan Bank Sumsel Babel Sapta, serta lima pihak swasta, Taufik Firman, Reza Ferdinan, Asmun, Indra, serta Rendi Juliansyah.

Sedangkan Jumat 30 September 2016, tujuh saksi kembali diperiksa penyidik KPK di Mapolda Sumsel. Saksi-saksi tersebut adalah; Plt Kepala Bagian (Kabag) Humas Protokol Pemkab Banyuasin Robi Sandes, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Banyuasin Sadirman, Kepala Bagian Admistrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Banyuasin Arian, Admisntrasi Umum Asisten III Pemkab Banyuasin Sofran, Mantan Kepala Dinas PU Pengairan-Staf Ahli Bupati Banyuasin M Syahrial, PPK Kabid Disnakertrans Banyuasin Asmi, serta Kepala Seksi Perencanaan Program Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel Dafriansyah.

Selain itu pemeriksaan saksi juga pernah dilakukan KPK di Polda Sumsel seusai OTT Bupati Banyuasin terjadi. Ketika itu selama dua hari berturut-turut yakni, Kamis 8 September 2016 dan Jumat 9 September 2016 KPK memeriksa saksi di Polda Sumsel.

Adapun para saksi yang diperiksa saat itu yakni; Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuasin, Kabid Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin, Kabid Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Banyuasin, serta Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Banyuasin.

Kemudian Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Banyuasin, Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan Banyuasin, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Banyuasin, Kepala Dinas Pariwisata yang juga mantan Kadis Pendidikan Banyuasin, dan seorang Staf di Rumah Dinas Bupati Banyuasin.

Baca Juga :   Dibangun Underpass, Jalan Empat Desa Ditutup Sementara

Sebelumnya Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati telah mengungkapkan, jika penyidik KPK masih terus mendalami dan melakukan pengembangkan dugaan kasus ini untuk mencari barang bukti guna mengungkap dugaan keterlibatan tersangka baru.

“Penyidik sedang bekerja mencari bukti-bukti dugaan keterlibatan pihak-pihak lainnya termasuk pihak dari SKPD. Apabila, dalam pendalaman yang dilakukan, KPK mendapati bukti kuat dugaan keterlibatan tersangka lainnya, ya bisa saja ada tersangka baru yang berikutnya ditetapkan oleh KPK,” tegas Yuyuk belum lama ini.

Untuk diketahui, dugaan kasus ini terungkap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Yan Anton Ferdian, Minggu 4 September 2016 di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK pun menetapkan Bupati Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, mereka yakni; ‘UU’ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘STY’ (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘RUS’ (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin), ‘ZM’ (Direktur CV PP), serta ‘K’ (pihak swasta).

Bahkan untuk memdalami dugaan kasus ini KPK kini telah menambah masa tahanan para tersangka hingga 40 hari kedepan yang dihitung mulai dari tanggal 25 September 2016 hingga 3 Oktober 2016 mendatang.

“Penambahan masa penahanan merupakan wewenang penyidik KPK, tujuannya karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangkanya, serta untuk melakukan pendalaman penyidikan dugaan kasus ini,” tegas Yuyuk Andriati, waktu itu. (tya/ded)

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

Garuda Buka Kembali Layanan Penerbangan, Herman Deru: Ini Saatnya Meningkatkan Ekonomi

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menerima audiensi PT Garuda Indonesia dalam rangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.