Palembang, KoranSN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel memastikan akan melanjutkan pembongkaran dan renovasi total terhadap Pasar Cinde. Pasalnya, pasar tersebut tidak layak lagi berada di tengah Kota Palembang. Demikian ditegaskan oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin usai rapat dengan pihak ketiga yakni PT Aldiron, Senin (3/10/2016). “Ya, ini nanti dibongkar dan …
Oktober, 2016
September, 2016
-
29 September
Soal HGB, Pedagang Ngadu Pemprov Lagi
Palembang, KoranSN Upaya pedagang untuk memperpanjang Hak Guna Bangun (HGB) Pasar 16 terus dilakukan. Kamis (29/9/2016), para pedagang mendatangi kembali Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menemukan titik terang dalam persoalan tersebut. Perwakilan pedagang pasar 16 Ilir, Rivai Asbun mengatakan, kedatangan pihaknya ke Pemprov Sumsel untuk difasilitasi persoalan HGB yang dinilai …
-
29 September
40 Hari Kedepan, Blangko E-KTP Kosong
Palembang, KoranSN Selama 40 hari kedepan, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Zudan Arif Fakrullah mengatakan bahwa blangko Elektronik KTP (E-KTP) bakal kosong. Hal ini dikarenakan, kondisi keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sell bloking. Demikian diungkapkannya saat video conference seluruh provinsi di Indonesia, …
-
26 September
Percepatan Pembangunan di Sumsel Butuh Dana Tambahan Rp 1,7 Triliyun
Palembang, KoranSN Menjelang Asian Games 2018 mendatang, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) III memprediksi butuh tambahan dana Rp 1,7 triliyun untuk percepatan pembangunan di Sumsel. Demikian diungkapkan Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Yohannes H Toruan usai menerima kunjungan pejabat baru unit pelaksana teknis/balai Kementerian Pekerjaan …
-
18 September
Pembayaran SPPD Distop, Laonma: Nak Bejalan Lajulah, Pake Duet Dewek
Palembang, KoranSN Penundaan transfer dana pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berdampak pada keuangan daerah. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel menyetop setiap pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Demikian diungkapkan Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing, Minggu (18/9/2016) “Kalu memang perlu, nak bejalan lajulah, pake …
-
5 September
Pemprov Segera Ajukan Plt Bupati Banyuasin
Palembang, KoranSN Pasca ditetapkannya Bupati Banyuasin Yan Anton sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan serta dinas lainnya di Lingkungan Pemkab Banyuasin, Senin (5/9/2016). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan …
Agustus, 2016
-
29 Agustus
Tak Miliki KTP-el, Data Dinonaktifkan
Palembang, KoranSN Pemerintah pusat menegaskan kepada penduduk untuk segera melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Jika sampai pada 30 September mendatang belum melakukan perekaman, maka data diri akan dinon aktifkan. Demikian ditegaskan oleh Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Pemprov Sumsel, Edward Chandra saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (29/8/2016). “Jika …
-
22 Agustus
Duet Dengan KMJ, Alex Hibur Pengguna Lalu Lintas
Palembang, KoranSN Suasana lalu lintas yang macet di kawasan Jalan Sudirman tepatnya di depan Masjid Agung Palembang. Senin (22/8/2016) tampak tidak terasa bagi pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, pasalnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin menghibur pengendara yang melintas dengan mengamen. Alex Noerdin pun tidak sendiri, saat mengamen dirinya ditemani …
-
22 Agustus
Ribuan Masyarakat Antusias Saksikan Bidar
Muara Enim, KoranSN Ribuan masyarakat Muara Enim sangat antusias menyaksikan lomba bidar tradisional yang dilangsungkan di perairan Sungai Lematang. Sebanyak 28 peserta perahu bidar yang tersebar di Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim berjuang untuk menjadi yang terbaik. Adapun lokasi lomba bidar dipusatkan di kampung 8 Kelurahan …
-
22 Agustus
Tidak Ikut ‘Pemutihan’ Pajak, Kendaraan Dianggap Ilegal
Palembang, koranSN Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Tomex Kurniawan menegaskan bagi pemilik kendaraan yang telah habis masa waktu pajak, dan tidak mengikuti ‘Pemutihan’ atau pembebasan pajak, maka kendaraan tersebut dianggap ilegal. “Saya akan hapus semua data di registrasi maka kendaraan tersebut baik BPKB, TNKB dan STNK nya dianggap tidak sah …