Awasi Pilkada, Pemkab OKI Kucurkan Rp 11 Miliar

Bupati OKI dan Ketua Panwaslu OKI menandatangani dana hibah.(foto-maniso/koransn.com)

Kayuagung, KoranSN

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sepakat membiayai pelaksanaan pengawasan Pemilukada serentak tahun 2018 dengan melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten OKI.

Berdasarkan NPHD yang telah ditandatangani, jumlah hibah yang diberikan sekitar Rp 11 miliar. Hibah yang diterima Panwaslu OKI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dan 2018.

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati OKI H Iskandar SE bersama dengan ketua Panwaslu Kabupaten OKI di ruang rumah dinas Bupati OKI, Senin (30/10). Dengan telah ditandatanganinya NPHD tersebut, Iskandar berharap pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan agenda yang telah terencana.

Iskandar mengatakan, pengawasan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan adanya Pilkada yang demokratis dan berkualitas.
“Saya juga minta Panwaslu bisa lebih pro-aktif, karena Panwaslu punya jaringan sampai ke desa dan kecamatan, bisa melakukan langkah-langkah preventif, sosialisasi ke masyarakat, kita ingin masyarakat OKI paham dan cerdas berdemokrasi,”imbuhnya.

Selain itu, Iskandarpun berpesan agar Panwaslu memanfaatkan betul secara maksimal dana hibah yang diberikan dan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik anggaran yang diberikan dan menyelesaikan administrasi keuangan secara cepat dan tepat.

Ketua Panwaslu Kabupaten OKI Fachrudin SH mengatakan, pendanaan pengawasan Pilkada oleh Pemda ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Dana Hibah Pemilukada. “Pendanaan ini sangat penting guna mendukung berjalannya program dan tugas serta wewenang Panitia Pengawas Pemilu di daerah,” lujar Fachrudin.

Baca Juga :   Selamat Jalan Aktivis HMI Wati Eka Fariyana

Mekanisme pembiayaan Pengawasan Pemilukada pada tahun ini menurut Fachrudin berbeda. Dana yang diberikan daerah tersebut akan diregister ke Bawaslu pusat lalu mekanisme penggunaannya mengacu ke standar Menteri Keuangan. Melalui mekanisme ini menurut Fachruddin, penggunaan dana pengawasan Pilkada akan semakin akuntabel.

Besaran dana hibah yang mencapai Rp 11 milyar tersebut menurut dia dialokasikan untuk kegiatan internal, seperti pengawasan, bimtek, sosialisasi dan ada juga kegiatan yang sifatnya peningkatan partisipasi masyarakat. (iso)



Publisher : Imam Ndn

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Verifikasi Kepuasan Pelayanan di Lapas Lubuklinggau

Lubuklinggau, KoranSN Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera …

error: Content is protected !!