Baca Pledoi, Eni Saragih Ngaku Hanya Diperintah Setya Novanto

Terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih mengaku terpaksa terlibat proyek PLTU Riau-1, lantaran diperintahkan Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Setya Novanto dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng.

Eni menuturkan, keterlibatannya dalam proyek Riau-1 ini dimulai pada 2015 lalu, ketika menjabat Anggota Komisi VII DPR RI dan mendapatkan perintah dari Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, untuk kawal proyek ini.

“Demikian pula, saat tampuk kepemimpinan Partai Golkar beralih kepada Bapak Airlangga Hartarto. Saat itu, Ketua Fraksi Golkar DPR, Bapak Melchias Markus Mekeng, juga terus menanyakan perjalanan dari proyek ini,” kata Eni, saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pribadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Baca Juga :   Ribuan Umat Hindu Palembang Gelar Panca Wali Utsawa Tingkat Nasional

Menurut Eni, ia hanyalah petugas partai, yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikut perintah para petinggi partainya. Sebab, klaimnya, tak mungkin dia mengenal Bos Blackgold, Johannes B. Kotjo, pengusaha tersohor sejak zaman era Soeharto, tanpa dikenalkan oleh Novanto dan Mekeng.

“Saya pun juga masih orang baru di DPR, yang tak mungkin tanpa perintah petinggi partai bisa ikut mengurus proyek besar seperti proyek PLTU Riau-1 ini,” ujar Politikus Golkar tersebut.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Eni juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan.

Baca Juga :   Gempa Magnitudo 6,9 di Laut Banda Dirasakan di Wakatobi dan Kendari

Jaksa meyakini Eni terbukti menerima uang suap sebesar Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, terkait kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

Selain hukuman badan dan denda, Eni juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp10,3 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. Karena, ia dianggap terbukti menerima suap dan gratifikasi. (vivanews)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Hasto: Megawati Ingatkan Kader PDIP Tak Terlena Dua Kali Menang Pemilu

Jakarta, KoranSN Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.