Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Inderalaya, SN
Bupati Ogan Ilir (OI) H Mawardi Yahya dengan tegas menolak jika pengunduran dirinya sebagai Bupati OI, sebagai upaya membangun dinasti politik di Kabupaten Ogan Ilir.
Hal tersebut ditegaskannya usai Rapat Paripurna DPRD OI, agenda pembacaan pengunduran diri Bupati OI oleh dewan, Selasa (23/6).
Lanjut Mawardi, proses Pemiliahan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan dipilih langsung oleh rakyat dan bukan atas penujukan dirinya. Hal itu sangat tidak tepat jika dirinya dituduh memainkan dinasti politik.
“Sangat tidak tepat dikatakan dinasti politik. Ini dipilih rakyat, bukan saya yang milih. Tapi kalau ada yang pro dan kontra itu hal yang biasa,” tandasnya.
Ditambahkannya, calon yang didukung petahana dinilai tidak serta merta mulus memenangkan Pilkada.
“Contohnya, di OKI, ada nama besar Ishak Mekki, istrinya maupun adiknya tidak mulus. Alex Noerdin, Gubernur Sumsel, memajukan anaknya di Muba, hasilnya, anaknya tidak jadi bupati,” paparnya.
Lanjut Mawardi, rakyat saat ini sudah pintar dalam memilih pemimpin. Masyarakat lebih menilai jika keluarganya terdahulu memimpin meninggalkan kesan yang baik untuk pembangunan dan memberikan pertimbangan.
Disinggung adanya penolakan dari Mendagri terkait pengunduran kepala daerah, Mawardi menjelaskan, saat ini belum ada payung hukum terkait penolakan tersebut.
Dirinya mengakui ada tiga hal yang dapat mengundurkan diri yakni tersandung pidana, atas keinginan sendiri dan meninggal dunia.
“Kita pakai atas keinginan sendiri. Saat ini belum ada yang melarang tentang mengunduran diri atas alasan apapun. Terkecuali kalau adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang melarang,” ujarnya.
Untuk Pilkada nanti, sambung Mawardi, dirinya tetap akan mengusung anaknya AW Noviadi untuk maju dalam Pilkada nanti.
“Ya, sudah pasti anak saya yang akan dicalonkan. Untuk wakilnya masih terus lakukan komunikasi. Kita sudah lakukan komunikasi dengan seluruh partai di OI, kecuali NasDem yang sudah menunjuk calon bupatinya yakni Helmi Yahya,” paparnya.
Sementara itu Gubernur Alex Noerdin sudah mengirimkan surat kepada lima kepala daerah yang akan habis masa jabatannya untuk memproses pengajuan pengunduran diri.
Alex Noerdin mengaku, dirinya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada lima DPRD kabupaten/kota yang sudah ada rencana pengunduran Bupati/Walikota. Hal itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. “Yang bupatinya akan mundur pada Agustus ini sudah kita surati DPRD-nya. Nah setiap DPRD harus segera memproses pengunduran diri itu,” tegasnya.
Selain itu Alex Juga mengaku, hingga saat ini belum menerima berkas dari DPRD Ogan Ilir terkait surat pemberhentian Bupati OI Mawardi Yahya. Padahal saat ini sudah mendekati ambang batas untuk pengajuan pemberhentian bagi Bupati yang berencana mundur dari pemerintahannya saat ini. “Kita belum terima (berkas pengajuan Mawardi),” ujarnya.
Bahkan terkait penolakan Kemendagri terhadap pengunduran Mawardi, Alex pun tidak mau berkata banyak. “Itu kan hanya infonya saja.”
Alex menerangkan, butuh proses untuk mengetahui diterima atau tidaknya pengajuan tersebut. Dirinya tidak mau berkomentar saat ini.
Jika memang pengajuan tersebut dilakukan, maka itu berarti Pemprov Sumsel harus menyiapkan Plt (Pelaksana Tugas) menggantikan posisi Bupati saat itu. “Itu ada syaratnya yakni harus dari pejabat eselon II,” tandasnya (man/yun)
