Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Lahat, SN
Dari data terbaru yang berhasil dikumpulkan, terdapat angka tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, dan angka yang ada menyentuh sekitar Rp.1 Milyaran lebih. Belum dibayarnya pajak kendaraan tersebut dirasa sangat ironis, mengingat selama ini Pemkab Lahat selalu menyosialisasikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Hal ini sendiri dikemukakan langsung oleh Kepala Unit Pengelola Tekhnis Dasar (UPTD) Dispenda Sumsel, Kabupaten Lahat, Umar Syarif dijumpai kemarin (8/10). Dimana dikatakannya, dari hasil pengecekan yang dilakukan, untuk jumlah keseluruhan kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lahat yang belum dibayarkan pajaknya yakni mencapai sebesar 1.517 unit (mobil dan motor dinas.red), dengan lama tunggakan antara 1 hingga 5 tahun. Dirinya sangat berharap, agar menjadi perhatian masing-masing pihak SKPD yang ada, mengingat realisasi pajak yang terkumpul hingga September 2015 baru 60 persen dari target yang diberikan.
“Kita telah berupaya dengan memberikan surat resmi ke seluruh dinas atau kantor yang ada, perihal tunggakan kendaraan dinas itu, untuk rinciannya sendiri mencapai angka Rp.1 Milyar bahkan lebih, mengingat belum dihitung keseluruhannya,” pungkas Umar, usai menyerahkan berkas tagihan pajak di kantor Dinkes Lahat, Kamis (8/10).
Dijelaskannya lagi, dari hasil pengecekan diinstansi yang ada, ternyata banyak ditemui kendaraan dinas tersebut telah berpindah tangan, bahkan ada yang tidak dikembalikan, meskipun pejabat yang bersangkutan tidak lagi berdinas atau pensiun.
“Jika benar kendaraan tersebut tidak kembali, maka diharapkan untuk segera melapor, agar pajaknya bias dilimpahkan kepada pemegang kendaraan tersebut yang baru, Dispenda Lahat telah diinstruksikan oleh Pemkab Lahat untuk melakukan penagihan, sehingga kiranya harus dapat diselesaikan,” imbuhnya lagi.
Ditambahkannya, untuk realisasi pajak yang terkumpul hingga September 2015 yakni baru sebesar Rp.4.365.213.701, sedangkan ditargetkan sebesar Rp.62.315.896.500 sehingga sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk membayar pajak, apalagi sektor yang satu ini akan menjadi salah satu tumpuan Pemkab Lahat untuk meningkatkan PAD. Untuk perusahaan, tunggakan terbesar ada pada PT BAU (Bara Alam Utama), dimana tunggakan pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp.700 Juta.
“Tahun 2015 ini tinggal 2 bulan lagi, sehingga harus dibutuhkan kerjasama yang erat guna mencapai target yang ada. Pajak yang terkumpul akan sangat memberikan kontribusi bagi pembangunan yang ada di Bumi Seganti Setungguan kedepannya,” pungkas Umar lagi. (Fiz)
