Banyak Pekerja di PALi Tidak Dapat BPJS, Jadi Sorotan Dewan

Ilustrasi. (foto-net)

PALI, KoranSN

Banyaknya pekerja atau karyawan yang ada di Kabupaten PALI tak mendapat fasilitas BPJS. Padahal sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2), setiap perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Dari data yang ada, baru ada tiga badan usaha yang karyawanya terdaftar atau teregistrasi sebagai BPJS. Sementara di ketahui di Bumi Serepat Serasan ada 64 badan usaha.

Data tersebut diketahui saat sosialisasi terpadu program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS kesehatan kepada badan usaha bersama Kejari PALI dan Disnakertrans di Kabupaten PALI.

“Kami sangat menyayangkan bilamana hal tersebut terjadi kepada pekerja atau karyawan yang ada di PALI,” kata anggota Komisi III DPRD PALI, H Ubaidilah, Senin kemarin (21/11/2017).

Diakuinya pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif (Pasal 17 ayat (1) UU BPJS).

Baca Juga :   Bupati PALI Ajak Masyarakat PALI Lestarikan Adat Istiadat

`Sanksi administratif dapat berupa (Pasal 17 ayat (2) UU BPJS): teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Selain itu, pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS dan wajib membayar serta menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU BPJS).

“Kita perlu data kongkrit. Jika benar ada badan usaha atau perusahaan yang nakal akan kita lakukan pemanggilan untuk konfirmasi hal tersebut. Alangkah baiknya jika ada karyawan/ pekerja melaporkan langsubg karena belum dapat fasilitas BPJS, jadi bisa kami fasilitasi menvari solusi,” ujar Ubaidilah.

Sebelumnya perwakilan dari BPJS Kantor Cabang Prabumulih mendapat data Disnakertrans ada 34 perusahaan wajib lapor, masih ada 11 perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS.Sementara sumber data dari Perijinan,baru 3 badan usaha dari 64 yang teregistrasi di BPJS.

Baca Juga :   Empat Lawang Dukung Program Seleksi Anggota Polri, Transparan

Sementara, kepala Disnakertrans Kabupaten PALI, Usaman Dani menegaskan bahwa apabila ada perusahaan atau badan usaha yang tidak mengindahkan,maka akan dikenakan sanksi.

“Sanksi administratif dapat berupa, teguran tertulis atau denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi itu diberikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS sesuai bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP No. 86 tahun 2013,” terang Usman Dani. (ans)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Dua Desa di Muba Dilanda Bencana Banjir

Palembang, KoranSN Dua desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terendam banjir akibat hujan dengan intesitas …