Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Muaradua, KoranSN
Pelaku usaha wisata di Danau Ranau yang terdiri dari orang-orang profesional seharusnya dapat menghilangkan istilah aji mumpung dan juga tak asal memungut biaya tak jelas dari wisatawan yang datang berkunjung di Danau Ranau. Kenapa, takutnya dengan banyakanya pungutan biaya akan berdampak terhadap wisatawan.
Dimana pantauan Suara Nusantara, Rabu (3/2/2016) banyaknya pungutan biaya menimbulkan rasa malas dan tak nyaman bagi pengunjung yang ingin datang kembali ke objek wisata di Danau Ranau.
Seperti yang dikatakan salahsatu wisatawan lokal asal Kecamatan Buay Rawan. Menurut wisatawan yang tak mau disebutkan namanya ini, untuk masuk lokasi harus membayar mahal, bahkan hanya sekedar lewat dimintai biaya.
“Saya juga heran, waktu itu kami sekeluarga masuk kesana, anak kecil yang masih digendongpun dimintai biaya,” katanya.
Sama hal yang dikatakan, Amri warga Muaradua, ia berharap agar pemandangan indah yang ada di objek wisata Danau Ranau tidak dijadikan lahan pungutan liar terhadap pengunjung yang datang.
Oleh itu, ia selaku penikmat pemandangan di objek wisata Danau Ranau berkeinginan supaya pengelolaan wisata lokal di Danau Ranau melakukan perbaikan, agar tarif-tarif masuk sesuai dengan kantong masyarakat.
“Seperti tarif masuk ke pantai. Disitu, dikapling-kapling dengan tarif masuk yang dibuat sesuai selera si pengelola saja, dan seringkali lebih dari standar harga karcis tidak sesuai tarif resmi dari pemerintah setempat. Yang bikin kesal, dikit-dikit mintain duit. Parkir kendaraan, duit. Dihitung pula berapa orang yang masuk dan tiap kepala dikenakan tarif, macam masuk ke tempat wisata standar internasional saja.” sebutnya.
Habis itu sewa lapak di tempat wisata dimintain lagi. Yang berjualan di lokasi wisata pun tak ketinggalan buat harga setinggi langit, tidak semua orang berduit yang berkunjung kesini,” Tandasnya.
Harapannya, Bupati terpilih Popo Ali yang kelak menjadi orang terpenting di OKU Selatan bisa memusnakan pungutan liar ditempat-tempat wisata yang ada di Danau Ranau, karena tempat wisata tu bukan lahan nenek moyang mereka.
melainkan itu milik negara. Kalau mereka masih bersikeras lebih baik ditutup saja. “Kepada Bapak Bupati terpilih tunjukkanlah pada saat nanti bahwa anda sebagai peminpin yang tegas.” Harapnya. (dan)
