Banyuasin Terima Penghargaan Capaian Standar Tertinggi

Tampak pemberian penghargaan oleh Boediarso Teguh Widodo terhadap Pemkab Banyuasin. (foto-ist)

Banyuasin, KoranSN

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan Capaian Standar Tertinggi atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2016. Penghargaan ini juga sebagai apresiasi dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan Banyuasin meraih predikat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI lima kali berturut-turut.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Keuangan RI yang diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo yang diterima langsung oleh Bupati Banyuasin, SA Supriono di auditorium Pemkab Banyuasin, disaksikan Anggota DPR RI Hafisz Tohir, FKPD, Kepala OPD, Camat dan Kades se-Kabupaten Banyuasin.

Bupati Banyuasin mengungkapkan kebanggaannya atas prestasi yang telah diraih Pemkab Banyuasin. “Tidak berlebihan rasanya, saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran OPD Banyuasin dan atas Asistensi dari BPKP yang telah berupaya maksimal mewujudkan prestasi ini. Saya berharap kita terus berupaya mempertahankan opini WTP ini,” ungkap Supriono, kemarin.

Sebelumnya, Pemkab Banyuasin bersama DPR RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menggelar acara Diseminasi Dana Desa dengan tema “Optimalisasi Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyrakat dan Perekonomian Desa” di auditorium Kabupaten, Jumat (20/10/2017) lalu.

Dikatakan Bupati, Kabupaten Banyuasin patut bersyukur dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adanya undang-undang tersebut merupakan perhatian serius melalui kebijakan Pemerintah Pusat maupun melalui adanya berbagai kegiatan yang secara aktif dapat mendukung pembangunan wilayah perdesaan.

Baca Juga :   Kakanwil Kemenkumham Sumsel dan Sekda OKU Bahas Kenaikan Status UKK Jadi Kantor Imigrasi

“Dengan adanya undang-undang tersebut secara langsung sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya di Kabupaten Banyuasin,” katanya.

Menurut Supriono, dana desa sebesar itu, belum tentu memberikan manfaat maksimal jika dalam perencanaan hingga pelaksanaannya tidak ditata dengan baik, tidak memiliki fokus/prioritas dengan mempertimbangkan pula potensi yang ada di masing-masing desa.

“Yang paling penting adalah dilaksanakan oleh aparatur yang berkompeten serta memahami secara utuh tentang Peraturan, teknis dan strategi penggunaan Dana Desa dimaksud,” katanya.

Acara ini dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H.A Hafisz Thohir, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sunarso. (sir/rel)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Verifikasi Kepuasan Pelayanan di Lapas Lubuklinggau

Lubuklinggau, KoranSN Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera …

error: Content is protected !!