Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, KoranSN
Kepala Disdikpora Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Kota Palembang belum dapat secara keseluruhan menerapkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“Penerapan sistem UNBK untuk SMA/SMK dan MA, sudah kurang lebih sekitar 66 persen, itu artinya dari 24,429 siswa yang mengikuti UN hari ini, sekitar 12 ribu siswa sudah melaksanakannya dengan menggunakan komputer,” terangnya, Senin (4/4/2016).
Dari total keseluruhan Sekolah Negeri ataupun Swasta yang ada di Kota Palembang, lanjut Zulinto, terhitung baru 11 SMA/SMK Negeri dan 23 SMA/SMK swasta yang melaksanakan sistem tersebut. “Totalnya baru sekitar 34 sekolah negeri maupun swasta di Palembang, kalau di persenkan sekitar 33 sekolah yang menerapkan UNBK,” ujarnya.
Meski baru 33%, terang Zulinto lebih lanjut, namun berdasarkan aturan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sudah memenuhi kuota penerapan UNBK diatas 50% siswa sekolah yang melaksanakan UNBK.
Belum diterapkannya UNBK secara keseluruhan untuk tahun ini, tambah Zulinto, karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, jika semua diterapkan, maka anggaran yang dimiliki Disdikpora akan habis hanya untuk UNBK mulai dari SMA/SMK, SMP dan SD. Dalam pelaksanaan kali ini saja, sekolah yang melaksanakan UNBK, menerapkan tiga sesi. Untuk satu sekolah dan 300 anak yang mengikuti UN, membutuhkan 100 perangkat komputer.
“Jika semua anggaran dipakai ke UNBK, Disdikpora tidak akan bisa lagi menganggarkan untuk perbaikan sekolah, karena dari anggaran yang dialokasikan Pemkot harus dibagi untuk kebutuhan sarana pendidikan lainnya,” jelasnya.
Zulinto mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya agar di tahun depan, seluruh sekolah dapat melaksanakan ujian dengan memakai sistem komputer sesuai arahan Walikota.
“Kedepan akan diperbanyak lagi sekolah-sekolah yang dapat menerapkan sistem komite Sekolah, seperti yang diterapkan beberapa sekolah negeri unggulan di Palembang, kita akan sarankan kepada seluruh sekolah agar menerapkan sistem komite, dan berharap ada orang tua siswa yang membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah, selain mengharapkan bantuan dari pusat, jika mampu, namun jika sekolah itu tidak mampu pak Wali minta jangan dipaksakan,” paparnya. (tya)
