Bawaslu Prioritaskan Keselamatan Pemilih dan Peserta Pemilu

Suasana melakukan audiensi bersama di ruang kerja Kapolda. (foto-ist)

Palembang, KoranSN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel melakukan audiensi bersama dua lembaga yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu), yaitu institusi kepolisian dan kejaksaan guna berkoordinasi dan menyamakan persepsi dalam peningkatan kualitas penegakan Hukum Pemilihan.

Bawaslu berjumpa dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, MM beserta jajaran pada 22 Juni 2020 di ruang kerja Kapolda, dan selanjutnya di terima oleh Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto pada 24 Juni 2020.

Berdasarkan hasil kesepakatan Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 telah disepakati untuk di tunda pelaksaanan hari pencoblosan menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, Senin (29/6/2020) menekankan pentingnya untuk melakukan silaturahmi antar pihak terkait dalam penyelenggaraan pilkada 2020.

Silaturahmi agar ada kedekatan rasa, supaya ada pandangan yang sama dan berkordinasi lebih lanjut untuk lancarnya pelaksanaan pilkada. Bawaslu bersama-sama kepolisian dan kejaksaan memiliki peran penegakan hukum pemilu khususnya berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

Baca Juga :   Ketua DPRD Banyuasin Agus Salam Bantah Terima Jatah Uang

“Pilkada tahun ini menjadi berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19. kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan PERPU nomor 2 tahun 2020 terkait penundaan pilkada tahun 2020. Hal ini membuat adanya kepastian hukum atas pelaksanaan pilkada yang sebelumnya ragu untuk dijalankan,” ungkap Iin.

Iin menegaskan bahwa Bawaslu berkonsentrasi pada dua point utama yaitu bagaimana Pilkada terlaksana secara berkualitas, berintegritas dan tentu bermartabat disisi lain yaitu prioritas bagaimana pelaksanaan pilkada tetap memperhatikan keselamatan pemilih dan peserta.

“Menciptakan pilkada yang berkualitas, berintegritas dan juga bermartabat menjadi tujuan kami, namun prioritas bagi keselamatan pemilih dan juga peserta tetap harus diperhatikan secara maksimal. Mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir risiko tertularnya covid-19 adalah wajib,” ungkap Iin.

Dalam audiensi bersama kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu membahas mengenai Indeks Kerawanan Pemilu sebagai langkah antisipasi keamanan dan juga potensi pelanggaran pidana pilkada serentak tahun 2020. IIn memandang pelanggaran pada tahapan pilkada sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan evaluasi pada pilkada-pilkada sebelumnya.

Baca Juga :   Resmi Luncurkan SKPP, Bawaslu Berharap Lahirkan Aktor Pengawas Partisipatif

“Kami melihat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi adalah kampanye hitam dan politik uang. Kampanye hitam akan mungkin terjadi karena gencarnya penggunaan media sosial, oleh karena itu Bawaslu akan mempelajari metode kampanye di media sosial setelah diterbitkannya PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di tengah bencana Covid-19. Politik uang di masa pandemik seperti ini seperti sekarang ini diperkirakan akan berpotensi terjadi selain itu, Bawaslu juga melihat potensi pelanggaran yang lain seperti penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, penyalahgunaan wewenang oleh petahana, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ancaman kekerasan/Intimidasi,” ungkap Iin. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

6 Daerah Diverifikasi Sebagai Penerima Penghargaan Swasti Saba

Palembang, KoranSN Aspek lingkungan memberikan banyak dampak terhadap kehidupan makhluk hidup. Karena itu, dibutuhkan upaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.