BBM Satu Harga Rugikan Pertamina

Ketua Umum SPP RU III, Dicky Firmansyah, saat menunjukkan isi peraturan pemerintah yang mengatur tentang BBM 1 harga yang diwajibkan kepada pihak pertamina tetapi tidak kepada pihak swasta.– Foto Ferdinand/koransn

Palembang, SN

Program BBM satu harga di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah dengan diterbitkannya Permen ESDM No.36 Tahun 2016 menyebabkan kerugian signifikan bagi Pertamina. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina (SPP) Refinery Unit III, Dicky Firmansyah, Rabu (1/9).

Dikatakannya, Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk BPH Migas melaksanakan penugasan terhadap program tersebut harus menanggung kerugian tanpa ada subsidi atau share risiko dari pemerintah. “Penyaluran BBM satu harga bagi Pertamina sangat membebani keuangan perusahaan,”tuturnya sembari menjelaskan, jenis BBM yang diatur untuk penugasan dijelaskannya, adalah minyak solar 48 (gas oil) dan minyak tanah (kerosene) dan bensin (gasoline) minimum 88 ron 88.

Dengan adanya penugasan tersebut menurutnya, menjadi tekanan kuat bagi Pertamina. Ditambah lagi dengan Mentri ESDM yang meresmikan SPBU swasta yang menjual gasonline dengan RON 89 dibawah harga yang ditetapkan pemerintah untuk BBM gasonline RON 88 penugasan kepada Pertamina menjadi beban baru bagi Pertamina.

Karena itu ditegaskannya, SPP RU III mendesak pemerintah untuk menerapkan persyaratan dan keharusan yang wajib dilakukan oleh badan usaha maupun ketika akan menjual produk baru BM sebagaimana yang telah diterapkan kepada Pertamina. Meminta pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden atau instruksi presiden yang menjadi dasar hukum program BBM satu harga dan menganulir Permen ESDM no.36 tahun 2016.

Baca Juga :   Mahfud: Saya Tidak Bisa Jadi Ketua Timses Jokowi

SPP RU III dikatakannya, juga meminta pemerintah untuk tidak menekan Pertamina melakukan penugasan atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bentuk apapun yang bisa menyebabkan kerugian Pertamina sebagai BUMN yang pada hakikatnya adalah milik Rakyat Indonesia. Mendesak pemerintah terutama menteri-menteri terkait untuk tidak melakukan pembentukan opini publik yang kontraproduktif bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta tidak melakukan manuver-manuver bermuatan politis untuk kepentingan politik.

“Kami juga mendesak pemerintah memenuhi janjinya untuk membesarkan Pertamina sesuai konsep nawacita dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif bagi Pertamina dan memperioritaskan Pertamina sebagai BUMN dalam pengelolaan dan pengusanaan migas,”pungkasnya. (ima)



Publisher : Ferdin Ferdin

Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Kemenpan RB: ASN yang ke IKN Jadi 6.000 Orang Berdasarkan Prioritas

Jakarta, KoranSN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan kloter pertama para …

error: Content is protected !!