BPN Prabumulih Sosialisasikan Pencegahan Kasus Pertanahan



Aris Priadi menambahkan, selain itu ada penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari BPN buat tanah ukuran tertentu yang hanya berlaku hanya 2 tahun saja pada 2021 – 2022 silam, dirinya juga mengimbau dalam pengurusan PTSL jangan terjadi lagi namanya Pungutan liar (Pungli).

“Praktek Pungli akan sangat merugikan dan membebani masyarakat padahal kita mau membantu masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah melalui PTSL, dalam hal ini kita juga mengapresiasi kecamatan dan kelurahan/desa membantu masyarakat dalam program PTSL,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPN Prabumulih, Ahmad Syahabuddin. Menurutnya, sosialisasi ini penting sekali guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait antisipasi atau pencegahan kasus tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.

“Sejauh ini, belum ada lagi kasus pertanahan setelah kasus proyek tol Indraprabu beberapa waktu lalu, sosialisasi ini bisa meningkatkan pemahaman pentingnya sertifikat tanah dan mendorong masyarakat mensertifikatkan tanahnya, kita akan membantu masyarakat, dalam mensertifikatkan tanah serta asset lainnya,” pungkasnya. (nov)

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

KPU Lubuklinggau Selesai Gelar Rekapitulasi, Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Juknis dari KPU Provinsi Sumsel

Lubuklinggau, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah selesai menggelar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!