BRGM Dorong Pembentukan Peraturan Hukum Desa untuk Lindungi Gambut









Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Suwignya Utama (kedua kanan) menjadi pembicara dalam diskusi memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024). (Foto-Antara)

Jakarta, KoranSN

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terus mendorong pemerintahan desa membentuk peraturan hukum sebagai upaya melindungi lahan gambut dari ancaman kebakaran maupun alih fungsi.

“Kami memfasilitasi bagaimana integrasi dalam perencanaan desa, rembuk desa, kemudian desa itu menganggarkan dengan Dana Desa-nya itu terkait menjaga gambut,” kata Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM Suwignya Utama dalam diskusi memperingati Hari Lahan Basah Sedunia di Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Baca Juga :   Jalan Poros Mamasa Mamuju Tertutup Longsor

Pada 2023 BRGM mencatat produk hukum desa di Indonesia ada sebanyak 156 dokumen dengan rincian peraturan desa yang mengatur terkait perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut sebanyak 39 dokumen, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 10 dokumen, perencanaan desa 8 dokumen, kelompok masyarakat 97 dokumen, dan kerja sama antar-desa sebanyak dua dokumen.

Suwignya mengatakan pihaknya melakukan pendekatan kelembagaan desa karena restorasi gambut bagian terpenting dalam pemerintah desa. HALAMAN SELANJUTNYA>>











Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Pelindo Edukasi Nelayan di Benoa Bali Untuk Wisata Taksi Air

Denpasar, KoranSN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Sub Regional III Bali Nusa Tenggara mengedukasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!