Bupati Non Aktif Yan Anton Ferdian Divonis 6 Tahun Penjara, Terdakwa Lain 4 Tahun Penjara (Kasus OTT Banyuasin)

Dikawal Polisi bersenjata lengkap Bupati Banyuasin NonAktif Yan Anton Ferdian meninggalkan ruang sidang PN Tipikor Palembang, Kamis (23/3/2017).– Foto Ferdinand Deffryansyah/ koransn

Palembang, koransn.com

Bupati Banyuasin nonaktif, Yan Anton Ferdian, Kamis (23/3/2017) divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang dengan hukuman pidana 6 tahun penjara.

Dalam persidangan tersebut Majelis Hakim diketuai Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH juga menjatuhkan vonis kepada terdakwa Umar Usman (Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Setda Banyuasin) dan terdakwa Kirman (Direktur CV Aji Sai) dengan masing-masing pidana hukuman 4 tahun penjara.

Majelis Hakim persidangan, saat membacakan vonis untuk terdakwa Yan Anton mengatakan, dalam perkara ini unsur Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor yang didakwakan dan dituntut oleh JPU KPK kepada terdakwa Yan Anton telah terbukti dilanggar terdakwa Yan Anton, yang merupakan Bupati Banyuasin saat itu selaku penyelenggara negara.

“Untuk itu, kami Majelis Hakim dengan ini mengadili terdakwa Yan Anton Ferdian dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 1 bulan kurungan. Dalam perkara ini terdakwa Yan Anton juga dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dipilih selama 3 tahun usai terdakwa nantinya bebas dari menjalani hukumannya,” tegas Ketua Majelis Hakim, Arifin SH MH.

Masih dikatakan Majelis Hakim, vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa Yan Anton setelah pihaknya mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, memeriksa saksi-saksi dan melihat sejumlah barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, mendengarkan tuntutan JPU serta mendengarkan pembelaan (pledoi) para terdakwa.

“Maka dengan ini, kami Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yakni; Yan Anton selaku Bupati Banyuasin periode 2013-2018 telah menerima uang Rp 1 miliar untuk ongkos naik haji dari Direktur CV Putra Pratama, Zulfikar Muharrami (terpidana) yang diminta dan diterimanya melaui terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman. Uang yang terima tersebut merupakan hadiah atau janji agar terdakwa menggerakkan atau tidak menggerakkan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya selaku bupati,” ungkap Majelis Hakim.

Usai membacakan vonis untuk Yan Anton, kemudian Ketua Majelis Hakim, Arifin SH MH meminta agar Yan Anton berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk memberikan jawaban, apakah terdakwa pikir-pikir salam 7 hari atas vonis tersebut atau terdakwa menerimanya. Setelah berkoordinasi dengan kuasa hukum, Yan Anton menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan banding.

Baca Juga :   Berangkat Kerja Lebih Awal Hindari Kemacetan

“Saya menerima vonis tersebut dan tidak mengajukan banding,” tandas Yan Anton dalam persidangan.

Kemudian dalam persidangan dengan agenda vonis untuk terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman. Majelis Hakim mengungkapkan, jika perbuatan keempat terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

“Untuk itu, kami Majelis Hakim mengadili terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman dengan memberikan vonis hukuman pidana kepada masing-masing terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Selain itu, keempat terdakwa juga didenda uang Rp 200 juta atau subsider kurungan 1 bulan. Hal ini dikarenakan para terdakwa ikut serta melakukan pidana korupsi bersama terdakwa Yan Anton”  ungkap Ketua Mejelis Hakim, Arifin SH MH.

Setelah membacakan vonis, selanjutnya Majelis Hakim meminta tanggapan kepada terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman apakah akan mengajukan banding atau menerima vonis yang telah dijatuhkan tersebut.

Usai mendengarkan permintaan Majelis Hakim selanjutnya masing-masing terdakwa berkoordinasi dengan keasa hukum, lalu secara bergantian masing-masing terdakwa mengungkapkan tidak melakukan banding.

“Kami menerima vonis atau putusan yang telah dibacakan Yang Mulia Majelis Hakim,” ujar terdakwa Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman yang dihadirkan dalam persidangan secara bergantian.

Sebelum menutup persidangan Mejelis Hakim meminta tanggapan JPU KPK atas vonis semua terdakwa, apakah JPU menyatakan pikir-pikir atau menerima vonis untuk terdakwa Yan Anton, Rustami, Umar Usman, Sutaryo dan Kirman yang telah dibacakan di muka persidangan.

Pertanyaan Mejelis Hakim dijawab JPU KPK, Kresno Anto Wibowo SH MH didampingi Roy Riady SH MH, Ikhsan Fernandi SH MH dan Luki Dwi Nugroho SH. Dikatakannya, jika pihaknya akan mempelajari putusan atau vonis para terdakwa terlebih dahulu, sebelum menyatakan sikap.

“Kami pikir-pikir dan mau pelajari putusan para terdakwa dulu Yan Mulia Majelis Hakim,” katanya dalam persidangan.

Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan Senin 20 Maret 2017, terdakwa Yan Anton Ferdian dituntut JPU KPK dengan hukuman pidana 8 tahun penjara, selain itu JPU KPK juga menuntut hak politik dipilih Yan Anton dicabut selama 5 tahun terhitung setelah terdakwa nantinya bebas dari penjara.

Bahkan Yan Anton juga didenda Rp 300 juta atau diganti dengan hukuman subsider kurungan 3 bulan penjara. Hal tersebut dinilai JPU KPK, karena Yan Anton dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor.

Baca Juga :   KPK Dalami Ajuan Izin Ekspor Benih Lobster oleh PT ACK

Selain menuntut Yan Anton, JPU KPK juga menuntut empat terdakwa lainnya; Umar Usman, Sutaryo, Rustami, serta terdakwa Kirman. Dalam tuntutannya JPU KPK menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara. Keempat terdakwa juga didenda uang yang terdiri dari; Umar Usman didenda Rp 200 juta atau subsider 3 bulan kurangan sedangkan Rustami, Sutaryo dan Kirman masing-masing didenda Rp 250 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

“Kami menuntut para terdakwa dengan hukuman pidana, karena dalam perkara ini untuk terdakwa Umar Usman telah melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Sedangkan terdakwa Rustami, Sutaryo dan Kirman, ketiganya kami menilai telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor Jo Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP serta Pasal 12 huruf (B) UU Tipikor,” ujar JPU KPK saat membacakan tuntutan para terdakwa dalam persidangan baru-baru ini.

Sekedar mengingatkan, dugaan kasus ini terungkap setelah Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam OTT KPK di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga menetapkan tersangka lainnya, mereka yakni; Umar Usman, Sutaryo, Rustami, Kirman dan Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama).

Dari keenam tersangka tersebut, Yan Anton dan empat tersangka lainnya kini telah menjadi terdakwa dan masih menjalani proses persidangan di PN Tipikor Kelas I A Palembang. Sementara untuk Zulfikar Muharrami, perkaranya telah diputus Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis 9 Februari 2017 lalu.

Di persidangan, Zulfikar dinilai hakim terbukti secara sah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Tipikor. Untuk itulah Mejelis Hakim diketuai, Arifin SH MH dengan hakim anggota Paluko Hutagalung SH MH dan Haridi SH MH memvonis Zulfikar dengan hukuman pidana 1,5 tahun (1 tahun 6 bulan) penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Ketua DPRD Sumsel: Tetap Waspada, Covid Itu Ada

Palembang, KoranSN Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati tidak menampik kalangan pejabat rentan terkena Covid-19. Menurutnya, …