Bupati OKI, Mahasiswa dan Petani Cari Solusi Konflik Lahan & Bansos Covid-19

Bupati, mahasiswa dan petani saat berdialog. (Foto-Maniso/KoranSN)

Kayuagung, KoranSN

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar SE menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan perwakilan petani di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2020).

Ancaman didemo dan akan dikepung kantornya, tidak menyurutkan Iskandar untuk mencari jalan keluar terhadap sejumlah permasalahan konflik lahan dan bantuan sosial Covid-19 di Ogan Komering Ilir.

Diskusi dalam audiensi itu berlangusung hangat.

Perwakilan mahasiswa OKI, Andi Leo tak ragu untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada Iskandar terkait perhatian Pemkab OKI terhadap mahasiswa pada masa Covid-19 dan dukungan Pemkab OKI untuk kegiatan mahasiswa OKI.

“Soal bantuan itu perlu juga dipahami mekanisme keuangan pemerintah. Tidak bisa ujuk-ujuk berikan bantuan tanpa dasar, tentu harus teranggar dan terencana. Jadi usulkan se tahun sebelum anggaran berjalan,” jelas Iskandar.

Terkait bantuan Pemkab terhadap mahasiswa asal OKI yang terdampak Covid-19. Iskandar mengajak dan menggandeng mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa OKI (IMOKI) untuk sama-sama mendata mahasiswa yang ada by name by adreass.

“Ayo sama-sama kita lengkapi datanya, karena terkait bantuan Covid ini tentu harus tepat sasaran,” ujarnya.

Dede Chaniago Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) meminta Bupati OKI untuk mencabut izin PT Bumi Harapan Palma (BHP) di wilayah Kecamatan Pangkalanlampan, dan Tulung Selapan OKI karena dinilai berada pada kawasan gambut.

Baca Juga :   Teluk Gelam Ditargetkan Jadi Pusat Terapi Kanker di Sumatera

Dedek juga meminta bupati meninjau ulang perjanjian antara masyarakat tiga desa di Kecamatan Air Sugihan OKI; Marga Tani, Tirta Mulya dan Dusun Tepung Sari dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) serta persoalan plasma warga Desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk

Menjawab itu, Bupati Iskandar menegaskan, pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan.

Terkait izin PT BHP dijelaskan Iskandar, awalnya izin lokasi tersebut didasarkan atas permintaan masyarakat setempat untuk dibangunkan kebun plasma kepala sawit.

Pemkab OKI tambah dia, sudah meminta pertimbangan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KL-HK) serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

“Hasil telaah dari KLHK kawasan tersebut diluar peta indikatif penundaan pemberian izin baru dan hasil identifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel areal itu bukan hutan primer, ataupun gambut dalam. Jadi kami sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin,” terangnya.

Untuk pencabutan izin perusahaan jelas Iskandar, tidak perlu dicabut karena telah habis masa izin per Mei/Juni 2019.

Terkait persoalan lahan 75 hektare yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian antara perwakilan masyarakat Air Sugihan dengan PT SAML pada 2017 lalu, dikatakan Iskandar, Pemkab OKI siap memfasilitasi persoalan tersebut dengan terlebih dahalu mendengarkan langsung aspirasi dan keinginan masyarakat Air Sugihan.

Baca Juga :   Pasar Malam, Hiburan Masyarakat OKI Jelang Ganti Tahun

“Kita ingin dengar langsung keinginan masyarakat di sana terkait kesepakatan terdahulu itu. Peran Pemda di sini adalah fasilitator. Untuk kasus ini sudah sering kita lakukan mediasi,” terang Iskandar.

Pemkab tegasnya, akan mendampingi masyarakat jika harus menempuh jalur hukum atau mendatangkan lagi Komnas HAM untuk tinjau ulang perjanjian itu.

Sedangkan persoalan plasma kelapa sawit PT Tania Selatan bagi warga Desa Ulak Kapal dan Tanjung Baru Kecamatan Tanjuk Lubuk dikatakan Iskandar, pada prinsifnya perusahaan siap membangunkan plasma asal masyarakat menyiapkan lahan dan untuk kebun inti di Burnai Barat sudah dilakukan ganti rugi kepada pemilik lahan.

Lalu, sehubungan dengan adanya aduan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tiga kecamatan, Pedamaran, Pampangan, Pangkalanlampam ditegaskan Iskandar, Inspektorat OKI sudah diperintahkannya untuk melakukan audit atas permasalahan itu. (iso)

 

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Pangdam II/Swj Kunker ke Markas Yonif 141/AYJP

Palembang, KoranSN Usai melakukan kunjungan kerja ke Markas Kodim 0404/ME, pada hari yang sama, Jumat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.