Canangkan Zona Integritas WBK dan WBBM, Rektor Unsri Ingin Jadikan Fakultas Hukum Unsri Sebagai Contoh



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Febrian didampingi Rektor Unsri Prof. Anis Saggaff menyematkan pin ZI FH Unsri secara simbolis, yang diwakili oleh Deni Hendratno, SE dan Jiebril, SE. (Foto-SN/ferdinand)

Palembang, KoranSN

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan melakukan penandatanganan fakta integritas dan pencanangan pembangunan zona integritas di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Senin (24/5/2021).

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Acara diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Febrian, S.H., M.S kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan Pengarahan oleh Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, IPU.

Rektor Unsri Prof. Anis Saggaff disaksikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Febrian melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. (Foto-SN/Perdinand)

Rektor Unsri Anis Saggaff mengatakan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM ini adalah kegiatan yang memang secara nasional sudah dicanangkan. Oleh karenanya, Unsri sebagai pusat pendidikan wajib melakukan ini sebagai contoh bagi yang lain.

“Kita sebagai pejabat, PNS, karyawan kan sudah disumpah, kalau kita menghayati itu isnyaallah semua korupsi di Indonesia tidak akan terjadi dan insyaallah korupsi di Indoensia itu akan menuju zero,” ungkap Anis.

Baca Juga :   Plt Bupati Muara Enim Tandatangani MoU Pembangunan Jalan Tembus Semende-Bengkulu

Tidak hanya dalam hal korupsi kata Anis, zona integritas WBK dan WBBM juga termasuk dalam pelayanan publik. Jika selama ini sebagai pejabat, dosen ataupun karyawan di instansi pemerintahan maupun perguruan tinggi, berpikiran menunggu orang minta dilayani, hal ini harus diperbaiki, karena pemikiran itu adalah pemikiran yang keliru, harusnya sebagai pejabat, dosen atau karyawan bertindak kreatif melakukan pelayanan dengan cepat, tepat dan qualified, tidak boleh lagi menunggu orang meminta.

“Salah satu terobosan yang kita lakukan, anak-anak mahasiswa selesai wisuda, transkripnya (nilai) kita berikan, tidak menunggu anak-anak mengambil ijazah. Insyaallah nanti Unsri akan menjadi contoh. Saya meminta fakultas hukum sebagai fakultas tertua di Unsri, untuk memberikan contoh ini, agar nanti kalau sukses akan diikuti oleh fakultas lainnya. Harapan kita Unsri nanti secara keseluruhan bebas korupsi, bebas kolusi dan mempunyai pelyanan publik yang prima,” tandasnya.

Rektor Unsri Prof. Anis Saggaff bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dr. Febrian, foto bersama dosen dan tamu undangan lainnya. (Foto-SN/Perdinand)

Dekan Fakultas Hukum Unsri Dr Febrian menambahkan, persoalan WBK dan WBBM ini merupakan kelanjutan dari reformasi birokrasi.

“Hakikatnya kita kembali pada integritas kita sebagai manusia, sebagai insan yang diberikan amanah dalam jabatan, bagi kami di fakultas hukum, konsep ini sesuai dengan hakikat kita sebagai manusia dan itu harus kita laksanakan secara baik. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini akan berdampak secara luas, tidak ada lagi di Sumsel yang melakukan penyimpangan keuangan,” harap Febrian.

Baca Juga :   50 Siswa Ikuti Diklat Paskibraka Tingkat Kabupaten

Usai sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan maklumat zona integritas oleh Dekan FH Unsri yang didampingi oleh Rektor. Yang langsung dilanjutkan dengan pencanangan zona integritas dan pemotongan pita sekaligus penekanan tombol sirine pusat informasi pelayanan publik Zona Integritas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang dilakukan oleh Rektor dan didampingi oleh Dekan FH Unsri dan saks-saksi. Adapun saksi yang hadir pada acara ini adalah Adrian Bapak Agustiyansyah, S.H., M.Hum., Keapal Perwakilan ORI Sumsel, Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H sebagai alumni FH Unsri dan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., SP.N., M.H mewakili Ikatan Notaris Indonesia.

Adapun undangan dan stakeholder yang turut berpartisipasi dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah dari KPK, BPK Provinsi Sumatera Selatan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, kepolisian daerah Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Walikota Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kejaksaan negeri Sumatera Selatan, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. (awj/adv)

Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

HUT Kabupaten OKU ke-111 Berlangsung Sederhana dan Khidmat

KETUA DPRD OKU, Ir H Mardjito Bahri menilai pesatnya pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.