Dakwaan JPU Dinilai Tidak Jelas

SIDANG-Tampak terdakwa Ikhwanudin saat menjalani sidang eksepsi di pengadilan Tipikor Kelas 1 A Palembang,senin(20/3/2017.FOTO-FERDINAND/KORANSN.

Palembang,koranSN
Disidang kedua dugaan kasus korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 dengan agenda pembacaan eksepsi (nota keberatan atas dakwaan jaksa), Senin (20/3/2017). Kuasa hukum terdakwa Ikhwanuddin dan Laonma PL Tobing menilai jika dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang pertama tidak jelas dan tidak sesuai. Demikian diketahui berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang.

Dalam fakta persidangan, tim kuasa hukum terdakwa Ikhwanuddin yang dipimpin Abuyazid mengatakan, sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel, Ikhwanuddin sudah menjalankan tugas sesuai perintah jabatan. Sebagai Kepala Kesbangpol, Ikhwanuddin juga sudah memverifikasi semua propsal yang diusulkan dengan sesuai. Namun, penentuannya seharusnya kembali kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).Dirinya menerangkan, pada akhir tahun Kesbangpol telah memasukkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk sejumlah 360 LSM dan Ormas. Kemudian, ada pada tanggal 25 Februari 2013 ada tambahan sebesar Rp 5 miliar. Sehingga total sekitar 35 miliar.”Dari verifikasi tersebut ada beberapa yang kurang dari 3 tahun. Nah, seharusnya yang menjadi penentu itu tim TAPD,” terangnya.

Selain itu, menurutnya terjadi ketidak sesuaian antara JPU dengan pihaknya, seperti laporan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang kurang dari tiga tahun. Sehingga disimpulkan yang SKT kurang dari 3 tahun tersebut tidak jelas.”Karena itu, kami menanggap dakwaan yang dituduhkan pun tidak jelas,” tegasnya.Dirinya juga mengklaim bahwa unsur pasal yang dituduhkan tidak sesuai dengan pidana yang didakwakan, hal ini dapat diuraikan ditindak pidana korupsi jika setiap orang melakukan kerugian negara paling singkat hukuman 4 tahun hingga 10 tahun dengan kerugian dari Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Padahal, yang dilakukan kliennya itu perintah jabatan.

Baca Juga :   Kawanan Begal Sadis di Lubuklinggau Didor Polisi

“Karena itulah tuntutan yang diberikan JPU itu tidak sesuai fakta hukum yang terjadi. Seharusnya dakwaan ditujukan tim TAPD karena sepenuhnya kewenangan TAPD,” jelasnya.Menurutnya, tugas TAPD itu memberikan pertimbangan kepada kepala daerah. Sedangkan LSM dan Ormas itu mengusulkan proposal kemudian kepala daerah menunjukkan ke SKPD terkait dalam hal ini Kesbangpol, dari itu ia menilai jika Kesbangpol hanya mengusulkan saja.

“Nah, TAPD lah yg memberikan pertimbangan dan terhadap evaluasi dana hibah tersebut,” terangnya.Jadi pihaknya menganggap dakwaan JPU tidak tepat dengan uraian tersebut. Karena itu, dirinya meminta hakim untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan pihaknya dengan membatalkan hukum dakwaan JPU karena tidak sesuai. “Demikian nota keberatan yang kami sampaikan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, kuasa hukum Laonma PL Tobing yang dipimpin Albab Setiawan mengatakan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel. Dijelaskannya, sebagai BPKAD, tentunya hanya melaksanakan tugas pokok dimana hanya menganggarkan belanja langsung dan lain sebagainya, bukan dalam kapasitas pengguna anggaran.
“Dalam tugas ini sendiri tentunya ada undang-undang yang melindunginya,” katanya.Selain itu, kata dia, dalam surat dakwaan jaksa tertera terdapat proposal yang tidak ada verifikasi tapi bagian lain juga tertera ada yang telah diverifikasi, seharusnya JPU melakukan penelitian dahulu.

“JPU itu memberikan tuntutan tanpa melihat fungsi terdakwa sebagai BPKAD,” ujarnya.Karena itu, dirinya meminta majelis hakim untuk menyatakan dakwaan JPU tidak sesuai. Selain itu dakwaan diminta untuk batal demi hukum karena dinilainya tidak sah. “Kami juga meminta ada status terdakwa dilepaskan sebagai tersangka dan kami juga meminta untuk dikembalikan lagi nama baik mereka,” singkatnya.Menanggapi eksepsi tersebut, JPU Kejagung RI, Tasjrifin MA meminta waktu untuk menjawab eksepsi yang diberikan kedua terdakwa tersebut.

Baca Juga :   Pembangunan Gedung AKN Seret 2 Tersangka Dugaan Korupsi

“Kami minta waktu satu minggu yang mulia untuk menjawab eksepsi ini. Kami juga meminta agar persidangan berikutnya tepat waktu,” katanya.Sementara itu, Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH mengatakan, dikarenakan dua majelis hakim lainnya pada minggu depan tidak dapat hadir sehingga pihaknya memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada 30 Maret 2017 atau Kamis pekan depan.”Kami putuskan sidang ini dilanjutkan Kamis tanggal 30 Maret mendatang, apakah setuju,” tanya Saiman sembari disetujui oleh JPU dan kuasa hukum terdakwa. Dirinya juga menegaskan agar di persidangan berikutnya baik JPU dan kuasa hukum serta terdakwa diharapkan tepat waktu hadir di dalam persidangan. “Kami minta sidang berikutnya tepat waktu. Bagi tidak tepat waktu akan kami skorsing,” tegas Majelis Hakim. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

KPK Dalami Pembelian “Wine” Oleh Edhy Prabowo dari Suap Ekspor Benur

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi karyawan swasta Ery Cahyaningrum soal pembelian minuman …