Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Palembang, KoranSN
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Muhammad F Ridho, Selasa (15/3/2016) menyatakan, hasil tes kesehatan Bupati Ogan Ilir (OI) Ahmad Wazir (AW) Nofiadi saat maju pada Pilkada OI, Desember lalu patut diduga direkayasa.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjend Budi Waseso (Buwas) yang meyakini hasil tes kesehatan AW Nofiadi saat maju mencalonkan diri di Pilkada OI direkayasa. Bahkan, ia akan mengusut tuntas dugaan rekayasa itu hingga tuntas.
“Dari pernyataan Kepala BNN, Ofi ini sudah diintai sejak tiga bulan lalu, artinya, tidak mungkin pengintaian itu dilakukan saat mendapat informasi, tetapi pasti informasi bahwa Ofi ini menggunakan narkoba diterima lebih dari tiga bulan lalu. Dengan begitu, bisa diyakini saat mencalonkan diri sebagai Bupati OI, ia sudah memakai narkoba, tetapi anehnya hasil pemeriksaan tim dokter negatif, dan dinyatakan bersih. Ini patut diusut karena besar kemungkinan ada rekayasa,” beber Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini dalam keterangan persnya didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel dari Partai Demokrat Choirul S Matdiah.
Apalagi kata Ridho, dari perkembangan pemberitaan dinyatakan AW Nofiadi ini memakai narkoba hampir setiap hari. “Artinya, dia bisa dikatakan pemuja sabu, bukan lagi pemakai, dan seharusnya tim dokter waktu itu dapat mengidentifikasi tes urinenya positif narkoba,” tukas Ridho.
Ia meminta dugaan rekayasa ini dapat diusut tuntas, apalagi saat tes kesehatan lalu, ada calon yang digugurkan karena dinilai tidak memenuhi tes kesehatan.
“Ini sangat kita sayangkan, sebelum Pilkada dilaksanakan, banyak pihak yang kecewa, karena digugurkan, ini lebih menyakitkan, setelah terpilih dan dilantik, ternyata Bupati OI ditangkap BNN karena narkoba, dan sudah sejak lama diawasi BNN,” ujarnya.
Menurut Ridho, kekecewaan penangkapan AW Nofiadi oleh BNN bukan hanya dirasakan oleh masyarakat OI, tetapi seluruh masyarakat Sumsel.
“Ini preseden buruk bagi Sumsel, dan harus dijadikan pembelajaran bagi pihak penyelenggara, apalagi persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional,” tukasnya.
Kedepan, kata Ridho, akan ada sejumlah pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, ia berharap tim pemeriksa kesehatan harus mengedepankan objektivitas dan tidak mudah dipengaruhi pihak luar, dan hasil pemeriksaan kesehatan harus dipaparkan secara transparan.
“Selain itu, saya rasa perlu ada second opinion, artinya pemeriksaan kesehatan bila diperlukan dilakukan di dua tempat dengan dua tim pemeriksa berbeda,” ungkapnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Sumsel Firdaus Hasbullah meminta dugaan rekayasa hasil tes kesehatan AW Nofiadi harus diusut tuntas. Ia juga meminta Mendagri dan MenPAN segera menon aktifkan Bupati OI tersebut dari jabatannya.
“Kita apresiasi besar, selama ini Ofi sudah menghamba pada narkoba, ini jadi contoh bagi pemimpin yang lain. Kita minta Mendagri dan MenPAN untuk segera menon aktifkan AW Nofiadi.
Selain itu Firdaus menyatakan Ilyas Panji Alam bisa juga dikenakan sanksi hukum. Pasalnya, pada saat AW Nofiadi menggunakan narkoba, Ilyas diduga mengetahui karena sedang berada satu rumah dengan Bupati OI tersebut.
“Dalam UU Narkotika pasal 131 dikatakan bagi yang mengetahui atau melihat langsung terjadinya pesta narkotika, maka wajib melapor. Sekarang, posisi Ilyas bisa dijerat hukum dia juga ada di TKP pada saat penangkapan. Meskipun hasil tes urinenya negatif,” tukas Firdaus.
Menanggapi ini, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Darmadi Djupri menuturkan, kehadiran Ilyas Panji Alam ke kediaman Nofiadi hanya kunjungan biasa. “Ia hanya berada di tempat dan waktu yang tidak tepat,” ujar Darmadi.
Namun, kata Darmadi, jika memang dibutuhkan, PDI Perjuangan selaku partai yang menaungi Ilyas Panji Alam siap memberikan bantuan hukum. (awj)
