

Palembang, KoranSN
Rencana Pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) di tahun 2016 ini, dinilai Anggota DPRD Sumsel Rizal Kennedi belum tepat untuk dilakukan.
Rizal menilai, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan, terutama dalam hal pelayanan.
“Rencana Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, kalau diimbangi dengan pelayanan yang baik kita sambut baik, tetapi ini kan tidak. Terbukti, hingga saat ini kami masih banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan BPJS Kesehatan,” kata Anggota Komisi V DPRD Sumsel ini, Selasa (19/1/2016).
Rizal mencontohkan, belum maksimalnya penanganan pasien BPJS banyak dirasakan oleh masyarakat pengguna. Contoh, di RSMH masih banyak pasien yang operasinya harus tertunda hanya karena rumitnya administrasi BPJS, atau belum lengkapnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
“Ini juga karena rumah sakit rujukan BPJS masih terbatas. Oleh karena itu, kita berharap BPJS segera membangun rumah sakit milik sendiri, atau memanfaatkan rumah sakit yang sudah ada dengan melengkapi fasilitasnya,” beber Politisi PPP ini.
“Intinya, kalau dinilai dari pelayanannya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum pas. Artinya, kalaupun ingin menaikkan tarif harus evaluasi dulu di internal BPJS,” tambahnya. (awj)