Dewan Sidak Pengelolahan Limbah Tinja Senilai 3,8 Milyar

SIDAK – Anggota DPRD Empat Lawang saat sidak di Pulau Emass yang diketua oleh H David Hadrianto Aljufri. (foto-fahlevi/koransn.com)

Empat Lawang, KoranSN

Sejumlah anggota DPRD Empat Lawang dari Dari Dapil 1, Kamis (20/7/2017) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pulau Emass. Kedatagan para dewan tersebut meninjau langsung pembagunan sebuah Proyek Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) atau dengan kata lain yaitu sebuah bangunan tempat pengelolaan kotoran manusia.

Proyek pembangunan IPLT dengan dana sebesar 3,8 Milyar ini, adalah proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai pelaksanannya ialah Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Balai Besar) Provinsi Sumsel.

Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan keberadaan proyek ini, sebab tidak ada pemberitahuan atau koordinasi sama sekali kepada pihaknya dan tiba–tiba dilokasi ini ada sebuah pembangunan IPLT.

Ketua DPRD Empat Lawang, H Dabid Hadrianto, Menuturkan, berdasarkan Master Plan (rencana induk) yang telah ada, di Pulau Emass tidak terdapat rencana pembangunan seperti ini dan jika nantinya akan ada penambahan bangunan lain atau perubahan bentuk maka mesti ada usulan dan persetujuan dari Legislatif, apalagi lokasi Proyek ini dibangun hanya beberapa meter dari pusat pasar rakyat.

Baca Juga :   Supriono Jabat Ketua ICMI Orda Banyuasin

“Tentunya hal ini akan berdampak pada lingkungan disekitarnya,” ujarnya.

Lanjutnya, pihaknya akan segera memanggil semua pihak terkait dalam persoalan proyek ini untuk evaluasi, bila nantinya ditemukan ketidak beresan maka pembangunan proyek diminta untuk segera dihentikan pengerjaannya.

“Aneh, kok disini dibangun proyek seperti ini, bukankah Pulau Emass rencana jangka panjangnya adalah pusat ekonomi, olahraga, wisata dan pusat peribadatan,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkunga Hidup Empat Lawang, Mgs Nawawi menjelaskan, proyek ini belum memiliki dokumen Upaya Pengawasan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelolah Lingkungan (UKL) dari pihaknya.

Baca Juga :   Hujan Semalaman Rendam Beberapa Toko di Tebing Tinggi

“Saya juga kurang sependapat dengan adanya bangunan IPLT di kawasan terpadu Pulau Emass, sebaiknya proyek semacam ini lokasinya berada didaerah jalan poros dan seharusnya fisik bangunan IPLT tidak boleh muncul kepermukaan tanah seperti ini, mestinya bangunan berada dibawa permukaan tanah,” tuturnya.

Hingga saat ini belum ada pihak atau instansi pemerintahan yang mau bertanggungjawab siapa yang telah memberi ijin terkait pembangunan IPLT ini. (foy)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

HD Wujudkan Impian Petambak Udang Sungai Menang dengan Program Listrik Masuk Tambak

OKI, KoranSN Setelah sebelumnya melaunching listrik masuk sawah, Gubernur Sumsel H Herman Deru kembali meluncurkan …