Di KPK, Puteri Indonesia Dikenalkan soal Perempuan Antikorupsi



Finalis Puteri Indonesia 2018 di KPK. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Finalis Puteri Indonesia 2018 mendapat pembekalan pembekalan antikorupsi dari KPK. Salah satunya dengan memperkenalkan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK), program besutan KPK.

“Intisari dari KPK itu sendiri untuk membiasakan sesuatu yang bukan haknya tidak menjadi kebiasaan. Selain itu kita juga memperkenalkan program perempuan antikorupsi dengan tujuan untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa,” kata Puteri Indonesia Pariwisata 2017, Karina Nadila usai pembekalan di KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Karina, yang mewakili para finalis, berkata nilai yang ditanamkan KPK contohnya dengan memulai perbuatan antikorupsi dari diri sendiri. Perilaku ini disebutnya bisa dimulai dari hal-hal kecil sebab menurutnya seorang perempuan merupakan sosok yang pertama kali mengajari generasi penerus bangsa.

“Itu bisa dimulai dari hal-hal seperti misalnya di rumah, kita ada remote TV, itu jangan dikasih ke satu orang. Tapi kita mendidik, misalnya adik saya, itu untuk bagi-bagi. Jadi itu hal-hal kecil,” tutur Runner Up ke-2 Puteri Indonesia 2017 ini.

“Atau misalnya, kita mendidik jangan buang sampah sembarangan karena nanti gara-gara kamu bisa terjadi demam berdarah lho. Hal-hal sekecil itu yang kita mulai dari diri kita sendiri untuk keluarga kita, yang akhirnya menjadi benih-benih yang bagus untuk masyarakat luas,” imbuh Karina.

Baca Juga :   Kementerian ESDM dan SKK Migas Cek Proyek Gas Nasional Bintuni

Dalam pengarahan ini hadir pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebagai pemberi materi. Saut pun sempat berfoto bersama 39 finalis Puteri Indonesia tersebut.

Dilansir dari situs puteri-indonesia.com. Ke-39 finalis ini juga telah mendapat pembekalan dari lembaga lain, seperti BNN, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), serta masih akan berlanjut ke beberapa instansi dan kementerian. Pembekalan ini merupakan bagian dari masa karantina para finalis Puteri Indonesia tersebut. (detik.com)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

    error: Content is protected !!