Diduga Korupsi Pagar Makam Mantan Kadinsos Pagaralam Ditahan

Mantan Kadinsos Pagaralam, H Sukman saat dibawa ke tahanan oleh petugas kejaksaan. (foto-asnadi/koransn)

Pagaralam, KoranSN

Setelah melalui proses cukup panjang, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam menahan mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pagaralam, H Sukman, Senin (29/6/2020).

Mantan Kadinsos Pagaralam ini ditahan terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pembangunan pagar makam pada Dinsos tahun anggaran 2017 dengan 43 paket proyek sebesar Rp 6,977 miliiar, dengan kerugian negara sebesar Rp 697 juta.

Kepala Kejari Pagaralam, Muhammad Zuhri SH mengungkapkan, penahanan tersangka dilakukan selama 20 hari di Rutan Pagaralam sebagai upaya pengusutan lebih lanjut.

“Penahanan ini merupakan penahanan ditingkat penyidikan dan bila ada permintaan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka masa penahanan akan diperpanjang,” katanya.

Dikatakannya, penahanan seorang tersangka ada dua alasan yakni subjektif dan objektif. Untuk subjektif karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, akan merusak barang bukti, dan akan mengulangi perbuatannya. Untuk alasan obyektif perkara ini ancamannya di atas lima tahun penjara.

Baca Juga :   Enam Bulan, Polres Lubuklinggau Ringkus 100 Pelaku Narkoba

“Tersangka Sukman dalam proyek pembangunan pagar makam ini selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen,” ujarnya.

Kajari mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka ada tiga cara, yakni yang pertama dalam perencanaan pembangunan tidak menyusun HBS, terdapat harga ongkos pekerjaan terlalu tinggi, dan adanya pemberian komitmen fee dari kontraktor kepada tersangka.

“Ada juga plaksanaan surat perintah kerja ternyata dilaksanakan oleh pihak lain, diluar dari pihak pelaksana yang ada di dalam kontrak atas penunjukkan sepihak dari tersangkan,” ujarnya.

Baca Juga :   BNN Mura Blender 810,45 Gram Sabu

Menurutnya, proses pengusutan proyek makam ini sudah berlangsung Dari 2019 kali dan baru 2020 penetapan tersangka setelah audit BPKP keluar dan terjadi kerugian negara.

“Penahanan ini merupakan penahanan ditingkat penyidikan dan bila ada permintaan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka masa penahanan akan diperpanjang,” katanya. (asn)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Konstruksi Perkara Staf Khusus dan Sespri Edhy Prabowo

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.