Diduga Korupsi Uang Makan Guru, Mantan Kadisdik Pali Terancam 4 Tahun Penjara

Terdakwa Drs Abu Hanifa saat menjalani persidangan. (foto-dedy/koransn)

Palembang, KoranSN

Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten PALI, Drs Abu Hanifa yang merupakan terdakwa dugaan korupsi uang makan para guru terancam hukuman pidana 4 tahun penjara. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penutut Umum (JPU) di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Senin (17/2/2020).

Jaksa Penuntut Umum, Arianti Maya Puspita Dewi saat membacakan dakwaan di persidangan mengatakan, dalam perkara ini terdakwa Drs Abu Hanifa selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten PALI tahun 2017 dan juga pengguna anggaran (PA), terbukti secara sah melakukan dugaan pidana korupsi uang makan untuk para guru yang dianggarkan di Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

“Untuk itu dalam dakwaan ini kami mendakwa terdakwa dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara atau maksimal 20 tahun penjara hingga penjara seumur hidup,” tegasnya.

Baca Juga :   Operasional LRT Keseluruhan Ditargetkan Selesai Juli 2018

Masih dikatakannya, adapun modus terdakwa dalam perkara ini yakni dengan cara tidak menyerahkan sepenuhnya uang makan para guru setiap bulannya di tahun 2017. Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 561 juta.

“Oleh karena itu kami menilai perbuatan terdakwa dalam perkara ini diduga terbukti melakukan atau menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam perkara ini terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara yang terjadi kepada negara. Meskipun demikian, pengembalian kerugian negara tersebut tidaklah menghapus perbuatan dugaan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

“Dari itulah dalam dakwaan ini kami mendakwa terdakwa sesuai perbuatan yang diduga telah dilakukannya, yakni melakukan perbuatan dugaan pidana korupsi,” tandas JPU.

Baca Juga :   Gubernur Titip Tiga Agenda Penting Sumsel

Setelah mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Ketua Majelis Hakum Abu Hanifah SH MH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa dan kuasa hukum, apakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut.

Di persidangan, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi. Usai mendengar jawaban dari kuasa hukum, selanjutnya Majelis Hakim menutup persidangan dan akan kembali membuka persidangan pada Senin 14 Februari 2020 mendatang.

“Sidang dengan ini ditutup, dan akan dibuka kembali pada Senin depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum,” pungkas Hakim. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Hantam Truk di Jalan Nurdin Panji Pengendara Motor Tewas

Palembang, KoranSN Hasanul Arifin (65), pengendara sepeda motor, Selasa (31/3/2020) tewas usai kendaraan yang dikemudikannya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.