Diskusi Pansus Tatib DPD RI di Sumsel



Puluhan Senator ikuti rapat Pansus tata tertib DPD RI di gedung DPD RI Sumsel, Kamis (15/3/2018). (Foto-foto/Ferdinand/Koransn)

Palembang, KoranSN

Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kamis (15/3/2018) menggelar diskusi dengan mengangkat tema keterkaitan Pasal 22 D UUD 1945 dengan perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (UU MD 3) di Gedung DPD RI Sumsel.

Diskusi yang dipimpin Ketua Pansus Tatib DPD RI, DR A Ajiep Padindang SE MM ini, berlansung penuh penyampaian mulai dari penyampaian masalah hingga masukan untuk mencari jalan keluar dalam kendala ditugas masing-masing yang diemban anggota DPD RI.

Komposisi anggota Pansus Tatib, yang diketuai Anggota DPD RI/ MPR RI Dapil Sulawesi Selatan dari Komite IV ini diikuti 7 (tujuh) orang perwakilan dari Badan Kehormatan (BK) DPD RI yakni; Mervin I.S Komber ST, Fahira Idris SH MH, Gede Pasek Suardika SH MH, Dedy Iskandar Batubara S Sos SH MSP, H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa S IP MH, Adrianus Garu SE M Si, dan Basri Salama S Pd.

Baca Juga :   Sebelum Dilantik, Kader PAN Sumsel Bersihkan Sungai Aur

Selain itu juga ada 6 (enam) orang Perwakilan Alat Kelengkapan lain terdiri; Drs H Akhmad Muqowam (Komite I), Parlindungan Purba SH MM (Komite II), Intsiawati Ayus SH MH (BPKK), Drs H A Budiono M Ed (PURT), serta Novita Anakkota (BAP).

Diskusi ini menyepakati sejumlah hal yang akan dibahas dalam masa sidang IV ini. Komite I akan melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

Diharapkan ini mampu menjaga keberlangsungan masyarakat adat di Indonesia sekaligus meningkatkan eksistensi dan kontribusi masyarakat adat dalam pembangunan.

Selain itu pada masa sidang ini Komite I akan menyusun RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diharapkan mampu memberi jawaban bagi ketimpangan pembangunan bagi daerah.

Baca Juga :   Masih Terkendala Pelaporan, DPD RI Minta Peran Aktif Pendamping Desa

“Penyusunan kedua RUU ini juga merupakan sikap DPD RI untuk mengelaborasi potensi masyarakat adat sebagai salah satu komponen utama pembangunan serta mewujudkan pemerataan bagi daerah,” jelas Ajiep.

Untuk Komite II DPD RI, lanjutnya, akan melanjutkan pembahasan RUU Kedaulatan Pangan dan RUU Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Dibidang pengawasan, Komite II akan melakukan pengawasan di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan pertanian.

Sedangkan Komite III akan melanjutkan pembahasan RUU Perlindungan Pasien dan RUU Perubahan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (den)

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Anggota DPR RI Pantau Langsung Lokasi Calon Penerima Bantuan Bioflok

Palembang, KoranSN Anggota DPR RI Hj Renny Astuti mengecek langsung lokasi budidaya bioflok di Air …