DJP Sosialisasi Perppu 01/2017 ke Pimpinan Perbankan Daerah

Sejumlah pimpinan Perbankan berfoto bersama usai sosialisasi Perppu nomor 1 tahun 2017. (foto-ist)

Palembang, KoranSN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung kembali melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Perpajakan dan PMK No. 70 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan kepada Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Acara tersebut dilaksanakan di aula Kanwil DJP Sumsel Kepulauan Babel di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang, Selasa (18/7/2017). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pimpinan/perwakilan OJK, BI, Kanwil Bank Mandiri, Kanwil BRI, Kanwil BNI,BTN dan bank-bank serta BPR yg ada di Palembang.

Agus Sudiasmoro, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, menjelaskan bahwa pemberian akses informasi keuangan ini merupakan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Ia optimis hadirnya dua aturan tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga :   Polytron Play Raih Penghargaan GDI

“Dengan Perppu ini, DJP berwenang untuk mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain. Sehingga DJP dapat mendeteksi adanya kecurangan ataupun kelalaian terhadap laporan keuangan yang disampaikan para Wajib Pajak,” ungkapnya.

Peserta sosialisasi dengan antusias mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat atas lahirnya Perppu ini. Agus Sudiasmoro menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut dan khawatir.

“Tidak semua data nasabah wajib dilaporkan secara otomatis kepada Ditjen Pajak karena telah ditetapkan batasan saldo tabungan sebesar Rp 1 miliar. Ditjen Pajak juga menjamin keamanan dan kerahasiaan data rekening keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sepanjang saldo rekening telah dilaporkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, tentunya tidak akan timbul masalah dalam hal perpajakan,” terang Agus.

Baca Juga :   PT Petrokimia Kayaku Luncurkan Kamikaze 371 EC

Anggota BMPD menyambut baik terbitnya Perppu ini dan berharap DJP segera melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. (ima)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

IndonesiaNEXT Season 5 di Sumatera

Palembang, KoranSN Telkomsel #TerusBergerakMaju mendorong generasi muda Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan daya saing …