DKPP Copot Komisioner KPU Ilham Saputra dari Jabatannya





Komisioner KPU, Ilham Saputra, saat meninjau produksi surat suara Pemilu 2019. (foto-vivanews)

Jakarta, KoranSN

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan Komisioner KPU Ilham Saputra melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Ilham Saputra dari jabatan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik KPU.

“Sanksi berlaku terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono dalam sidang di gedung DKPP, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Sidang DKPP menganggap Ilham sebagai Teradu III terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a dan huruf f juncto Pasal 10, juncto Pasal 11, juncto Pasal 15 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Terkait tindakan Teradu I dan Teradu II yang merupakan staf sekretariat KPU, DKPP menilai Teradu I dan Teradu II hanya staf yang membantu dan melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Teradu III selaku anggota KPU RI,” ujarnya.

Perkara ini diajukan ke DKPP atas nama Tulus Sukariyanto selaku calon PAW anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII. Gugatan masuk dengan nomor perkara 61-PKE-DKPP/IV/2019. Dengan Teradu I Indra Jay, staf Sekretariat KPU RI; Teradu II Novayani, kasubbag PAW dan Pengisian DPR, DPD, dan DPRD Wilayah 2 Sekretariat KPU RI, dan Teradu III Ilham Saputra, anggota KPU RI.

Dalam perkara ini, Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Partai Hanura telah menerbitkan SK PAW Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, di mana Dossy Iskandar Prasetyo digantikan oleh Pengadu tetapi para Teradu menyatakan bahwa pengganti Dossy Iskandar Prasetyo adalah Sisca Dewi Hermawati.

Baca Juga :   Warga Depok Diimbau Waspadai Dampak Cuaca Ekstrem

Partai Hanura telah melayangkan surat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai menyatakan, Sisca Dewi Hermawati telah diberhentikan sebagai anggota karena sedang menjalani proses hukum dan mengusulkan Pengadu sebagai penggantinya.

Namun para Teradu tetap mengabaikan surat tersebut dan masih menunggu klarifikasi Sisca Dewi Hermawati. Para Teradu masih menunda proses pergantian PAW dengan alasan menunggu revisi Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019, namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari para Teradu.

Dalam membacakan pertimbangan, anggota majelis Alfitra Salam mengatakan, KPU seharusnya bersikap tegas untuk melakukan PAW. Hal ini karena proses PAW tersebut telah memenuhi persyaratan.

Alfitra mengatakan, teradu seharusnya bersikap tegas dan melanjutkan proses penggantian antarwaktu pengadu, dengan menjadikan dokumen pemberhentian dari partai sebagai dasar penggantian antarwaktu dan berdasarkan hasil klarifikasi. “Di mana setelah tiga kali klarifikasi namun yang bersangkutan belum juga melakukan gugatan ke Mahkamah Partai,” katanya. (vivanews)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Badan Geologi Catat 19 Kali Gempa Guguran Gunung Ruang

Manado, KoranSN Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 19 kali …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!