Dodi: ASN Jangan Terlibat Kejahatan Korupsi

Bupati Muba, H Dodi Reza Alex Noerdin saat mengikuti seminar publik di Hotel Arista. (foto-sumantri/koransn.com)

Sekayu, KoranSN

Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. Dodi Reza Alex Noerdin menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Muba dan sektor swasta yang beroperasional di Muba, untuk tidak terlibat tindak pidana korupsi.

“Terlebih saat ini sudah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tentu aparat penegak hukum tidak lagi fokus dengan kejahatan perorangan khususnya di sektor swasta,” ujar Dodi yang juga Ketua KADIN Sumsel di sela Seminar Kerjasama Publik bersama KPK dan Unsri mengupas Implementasi Perma nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi di Hotel Arista, Rabu (9/8/2017).

Menurutnya, dengan adanya Perma nomor 13 tahun 2016 bentuk ketegasan dan keseriusan aparat penegak hukum untuk meminimalisir dan memberantas kejahatan korupsi.

Baca Juga :   Nora Langsung Sidak Pegawai

“Aturan yang sudah sangat tegas sudah ada, tinggal kesepakatan dan komitmen kita semua untuk menghindari kejahatan korupsi,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi membuat KPK percaya diri dalam menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan korporasi.

“Peran KADIN dan Pemerintah setempat juga sangat besar pengaruhnya untuk meminimalisir dan mencegah kejahatan korupsi. KPK sendiri dalam konteks pencegahan sedang mendorong program kepatuhan melalui program Profit (profesional integritas, baca),” terangnya.

Hakim Agung Prof Dr Surya Jaya menyebutkan Perma 13/2016 sangat dinanti oleh penegak hukum. Sebab, sebelumnya tidak ada tata cara pemidanaan korporasi meski telah diatur dalam berbagai Undang-undang. “Peraturan ini dinilai memberikan kepastian hukum,” ulasnya.

Baca Juga :   Karhutla di OKI Meluas

Pada kegiatan Seminar Kerjasama Publik bersama KPK dan Unsri yang mengupas Implementasi Perma nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi turut dihadiri Plt Sekda Pemprov Sumsel Joko Imam Sentosa, Dekan Fakultas Hukum Unsri Dr Febrian, Ketua HIPMI Sumsel Muhammad Akbar Alfaro, dan akademisi serta praktisi hukum di Sumsel. Turut hadir menjadi pembicara yakni Wakil Ketua KPK RI Laode M Syarif, Hakim Agung Prof Surya Jaya, dan Dosen Unsri, Dr Ruben Achmad. (tri)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Tuntaskan Pembangunan Jembatan Ogan IV yang Sempat Mangkrak

Baturaja, KoranSN Komitmen Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk menyelesaikan sejumlah proyek fisik yang tak …