Dorong Perubahan UU tentang Narkotika, Komite III DPD RI Lakukan Uji Sahih



Anggota Komite III DPD RI foto bersama usai Uji Sahih RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), Palembang, Rabu (28/8).

Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara dalam sambutannya mengatakan, uji sahih digelar untuk menampung aspirasi dari masyarakat daerah terkait materi RUU tersebut.

“Kami mendorong perubahan karena ada beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masih perlu diperbaiki. Kita ingin hasil perubahan ini nantinya bisa efektif mencegah penyalahgunaan narkotika,” katanya.

Dedi menyampaikan, beberapa isu krusial yang dibahas dalam RUU perubahan, di antaranya, tentang penguatan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan kejahatan narkotika, penataan pasal-pasal karet yang cenderung mengedepankan ancaman sanksi pidana penjara bagi korban pengguna narkotika dan pengaturan soal peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Baca Juga :   Vaksinasi COVID-19 di Pekanbaru Menyisakan 8.000 Murid Segera Divaksin

“Rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika perlu dikedepankan. Keputusan memenjarakan pengguna narkotika selama ini tidak terlalu efektif karena menyebabkan penjara over capacity oleh penyalahguna narkotika,” katanya.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel Jhon Turman Panjaitan mengapresiasi langkah Komite III DPD RI melakukan inisiatif penyusunan RUU Perubahan atas UU Narkotika.

“Permasalahan narkotika ini cukup beragam. Undang-Undang yang ada sekarang sudah cukup baik, namun jika ingin diperbaharui oleh DPD RI kita apresiasi,” katanya.

Tim Ahli RUU dari Universitas Indonesia (UI) Eva Achyani Zulfa menambahkan, beberapa pasal yang mengalami perubahan dalam UU Narkotika, yakni pasal 1 tentang definisi, pasal 22 dengan memasukan konsep desentralisasi dengan penguatan peran serta pemerintah daerah, pasal 56 tentang rehabilitasi medis, pasal 104, 106 dan 107 tentang peran serta masyarakat dan pasal 111, 112, 114, 127 tentang ketentuan pemidanaan.

Baca Juga :   KPK Fokus Awasi Anggaran Kesehatan-Jaring Pengaman Sosial COVID-19

“Perubahan masih bisa terjadi apabila ada masukan-masukan dari berbagai pihak. Tim ahli akan mengakomodir masukan yang berasal dari masyarakat dan akan mencoba merumuskannya dalam draf RUU,” katanya.

Kegiatan uji sahih Komite III DPD RI turut dihadiri oleh Hendri Zainuddin (asal Sumatera Selatan), Novita Anakotta, Mohammad Saleh, Intsiawati Ayus, Abubakar Jamalia Leonardy Harmainy, Abdurrahman Abubakar Bahmid, Abd Jabbar Toba, Gede Pasek Suardika, Mohammad Nabil, Herry Erfian, Habib Abdurrahman Bahasyim, Muhammad Rakhman, Suriati Armaiyn, Syibli Sahabuddin, dan Ahmad Sadeli Karim. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Pemerintah Percepat Transisi Energi Melalui Transformasi PLN

Jakarta, KoranSN Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyebutkan transformasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan holding …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.