Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

DPRD Bahas Raperda Pilkades Serentak

Gedung DPRD Lahat
Gedung DPRD Lahat

Lahat, SN
Tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, dua diantaranya, masuk dalam pembahasan, yakni, perihal pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dan retribusi administrasi kependudukan.

Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Lahat, Parisman SAg melalui Wakil Ketua, Dedi Candera membenarkan, bahwasanya dua raperda dari tiga, dibahas bersama-sama dengan duduk satu meja terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Ada tiga raperda yang masuk ke meja Banleg, tapi, yang dibahas dua, oleh sebab itu, sebelum kita sahkan menjadi peraturan daerah (perda), kita undang SKPD terkait untuk melakukan penjelasan lebih lanjut,” katanya, ditemui, usai rapat pembahasan, Senin (1/6).

Ia menyebutkan, untuk raperda pilkades serentak yang diusulkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPM Pemdes) sangat baik sekali, hal ini justru mampu menekan cost (pengeluaran, red) anggaran.

Baca Juga :   Komisi III DPRD Muratara Sidak Pembangunan RSUD Rupit

“Dengan adanya pilkades serentak ini, berarti merupakan terobosan yang sangat baik sekali dalam mengemasnya menjadi satu kesatuan,” ulas Dedi.

Terpenting, sambung Dedi, peraturan mengenai pilkades serentak telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan terhadap peraturan pemerintah (PP).

“Selain itu juga, ketika perda ini disahkan dapat mengakomodir secara keseluruhan, jangan sampai timbul kepermukaan hal-hal negatif, sehingga merusak tatanan pemerintahan,” bebernya.

Ditambahkan, Fitrizal Homizi ST didampingi Nizaruddin SH menurutnya, mengenai raperda retribusi administrasi kependudukan, dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran maupun lainnya, tidak lagi menjadi beban masyarakat.

“Jadi ada masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), bahwasanya dalam pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran maun dokumen lainnya, dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara (APBN),” jelasnya.

Baca Juga :   Pohon Pisang Berjantung Lima Hebohkan Warga Pendopo

Sementara itu, Kepala BPM Pemdes Kabupaten Lahat didampingi Kepala Bidang (Kabid) PDK, M Yunidi Nuzli SPd MM membenarkan, pihaknya jauh-jauh hari telah mengajukan raperda pilkades serentak kepada dewan, dimana, dalam proses awal, meminta dengar pendapat dari seluruh camat.

“Kita melakukan sharing kepada camat-camat, untuk menyumbangkan saran dan telah dituangkan dalam konsep, sehingga kita ajukan kepada DPRD Kabupaten Lahat untuk ditindak lanjuti dan tentunya disahkan menjadi perda,” tukasnya. (fiz)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Ketua DPRD Respon Laporan Masyarakat

Indralaya, KoranSN Merespon laporan dan keluhan masyarakat serta pengguna jalan raya dari Jakabaring menuju Rantau …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.