DPRD Muratara Gelar Rapat Lintas Komisi dengan Eksekutif



Tampak (Dari kiri)Ketua Komisi III DPRD Muratara Yudi Nugraha, Ketua Komisi II DPRD Muratara Hadi Subeno, Wakil Ketua Komisi II DPRD Muratara Muhamad Ali saat menggelar konferensi pers usai rapat lintas komisi.(foto-sunardi/koransn)

Muratara, KoranSN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat lintas komisi dengan pihak eksekutif, Selasa (21/4/2020).

Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPRD Muratara dihadiri oleh Ketua DPRD Muratara Efriansyah, Komisi I, Komisi II dan Komisi III DPRD Muratara, Sekda Muratara Alwi Roham,Asisten II Setda Muratara Suharto, Kepala BPJS Muratara, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Muratara H. Zainal Aripin Daud, Direktur RSUD Rupit dr. Herlina, Kadinkse Muratara dr. Marlinda Sari dan sejumlah pejabat lainnya.

Rapat digelar bertujuan untuk mengklarifikasi sekaligus melihat apa saja program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara terkait penanganan Covid-19, khususnya di dinas-dinas terkait.

Selain itu mereka juga fokus pada beberapa kejadian kejadian yang sempat heboh di media masa terutama tentang PDP 01 yang beritanya sempat heboh di masarakat, namun pada akhirnya hasilnya dinyatakan negatif.

Baca Juga :   Komunitas Memo Ajak Santri Berbuka Puasa Bersama

Ketua Komisi II DPRD Muratara, Hadi Subeno mangatakan pihaknya merasa lega karna PDP 01 kemarin dinyatakan negatif dari Covid-19.

“Mengenai berita berita yang belum akurat kami mohon untuk diperbaiki. Saya menambahkan soal saudara kita yang meninggal karena gigitan ular berbisa kemaren kami juga sudah klarifikasi,” katanya.

Ia berharap kepada Sekda Muratara untuk menindak lanjuti masukan masukan dari komisi II DPRD Muratara.

“Kami minta yang namanya obat untuk bisa ular harus selalu tersedia walaupun sifat terpakai atau belum terpakai, kemudian kami minta obat tersebut harus segera dibeli dan kalau belum ada dananya cari dulu dana dana yang memang lebih cepat, setelah itu obat harus di standby-kan di RSUD Rupit serta disetiap Puskesmas karna kita adalah daerah hutan tentu lebih banyak yang namanya ular ular berbisa,” harapnya.

Baca Juga :   Instansi yang Tak Punya Arsip Bakal Terkena Sanksi Hukum

Selain itu pihaknya berharap, Pemkab Muratara untuk lebih cepat tanggap dalam menangani kasus Covid-19 seperti sekarang ini terutama menangani pasien yang memiliki status PDP karena apabila sudah masuk dalam kasus PDP harus segera ditindaklanjuti dengan ke standarannya. Seandainya pasien tersebut meninggal dunia dalam standar PDP harus segera dilakukan pengurusannya sesuai standar PDP yang ada.

“Kita Muratara ini harus mandiri karna kita tidak bisa mengandalkan kabupaten tetangga,” ujarnya. (snd)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Disperindagkop Muratara Akan Pantau Harga Minyak Goreng di Pasar

Muratara, KoranSN Terkait diberlakukannya minyak goreng satu harga oleh Pemerintah Pusat hari ini, Dinas Perindustrian …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.