DPRD Sumsel Dengarkan Pendapat Gubernur Tentang 10 Raperda Inisiatif

Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki dan Pimpinan DPRD Sumsel.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) mendengarkan pendapat Gubernur Sumsel yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki terhadap 10 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dari DPRD Sumsel, dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Kamis (23/2/2017).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah didampingi Pimpinan DPRD Sumsel lainnya, HM Giri Ramanda N Kiemas dan M. Yansuri, dan dihadiri langsung Wagub Sumsel H Ishak Mekki dan jajaran Pemprov Sumsel dan para undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyatakan pada dasarnya setuju terhadap 10 Raperda inisiatif dewan, namun ia menyarankan agar DPRD Sumsel melakukan kajian mendalam agar Raperda inisiatif tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan sebelumnya.

Pimpinan DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, M. Yansuri dan HM Giri Ramanda N Kiemas.

“Perkenankan saya menyampaikan pendapat terhadap 10 Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumsel. Raperda perlindungan anak yatim dan duafa. Pada prinsipnya kami setuju. Pemprov telah melaksanakan program kesejahteraan sosial. Kami memerlukan gambaran yang rinci dan jelas. Kami menyarankan agara Raperda ini dikaji mendalam supaya tidak tumpang tindih,” kata Ishak Mekki.

Baca Juga :   Warga Sidodadi Bangga Peringatan Isra Mi’raj Dihadiri Bupati Popo Ali

Terhadap Raperda TV kabel dan jaringan, menurut Ishak Mekki, sangat sulit mendukung dampak negatif. Saat ini pengembangan TV kabel sangat pesat. Pembahasan Raperda ini perlu kehati-hatiannya agar terjalin keselarasan dengan peraturan jadi lebih tinggi.

Untuk Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pembudi daya ikan, terang Ishak, sebagian besar penduduk Sumsel itu menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan. Minimnya peralatan serta masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman di bidang usaha pertanian dan pemasaran hasil produksi, membuat petani dan nelayan seringkali mengalami kerugian. “Kami juga menghimbau dukungan semua stakeholders berupa permodalan, teknologi dan bantuan pemasaran sehingga pembudidaya dapat meningkatkan hasil produksi,” terangnya.

Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban menyampaikan laporan perihal rapat paripurna DPRD Sumsel.

Kemudian, untuk Raperda penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota, Pemprov Sumsel menyambut baik usulan Raperda ini mengingat permasalahan batas daerah masih sering terjadi, tidak saja daerah kabupaten/kota induk tetapi juga terjadi pada beberapa daerah pemekaran.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya DPRD Sumsel mengajukan 10 Raperda inisiatif, yakni Raperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak yatim, yatim piatu, dan kaum dhuafa, Raperda penyiaran televisi melalui kabel dan sistem stasiun berjaringan. Raperda penyelesaian batas daerah antar Kabupaten/Kota, Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pembudi daya ikan.

Baca Juga :   Jarang Terjadi, Lima Anggota DPRD Muratara Hadiri Pembukaan MTQ
Wakil Gubernur Sumsel menyampaikan pendapat tentang 10 Raperda inisiatif dihadapan Anggota DPRD Sumsel. (foto-foto/Humas DPRD Sumsel)

Kemudian, Raperda pembentukan perseroan terbatas badan usaha milik daerah perternakan, Raperda pengawasan izin lingkungan hidup, Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Raperda penanggungan kemiskinan, Raperda pelestarian cagar budaya dan yang terakhir Raperda ketahanan keluarga.

Usai mendengarkan pendapat Gubernur, pimpinan sidang, Chairul S. Matdiah, menskors rapat dan akan dilanjutkan pada 6 Maret 2017 mendatang dengan agenda tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumsel. (awj/adv)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Bupati Banyuasin Askolani Dianugerahi Lencana Anugerah Karya Pangan dan Pertanian

MENTERI Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dengan bangga memberikan penghargaan Lencana Anugerah Karya Pangan …