DPRD Sumsel Dengarkan Penjelasan Gubernur Terhadap 7 Raperda

Pimpinan DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. (foto-humas dprd sumsel)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna LVI, Senin (21/1/2019). Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyampaikan penjelasan terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel di hadapan anggota DPRD Sumsel dan tamu undangan lainnya.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel, M. Aliandra Gantada tersebut, Wagub Mawardi Yahya menuturkan, ke tujuh Raperda yang diajukan merupakan yang pertama kalinya disampaikan pasangan HD-MY sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2018-2023 pasca dilantik pada awal Oktober 2018 lalu. Karena itu, Wagub berharap Raperda ini nantinya bisa menjadi landasan dalam visi dan misi menuju “Sumsel Maju Untuk Semua”.

“Visi dan misi tentunya tidak akan dapat terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder terutama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Baca Juga :   DPRD Sumsel Dengarkan Penjelasan Gubernur Sumsel

Wagub Mawardi merinci ke tujuh Raperda yang disampaikan untuk dibahas dan diteliti menjadi Perda tersebut, meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Kemudian Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

Baca Juga :   Lahat Bakal Miliki Sirkuit Setara Internasional

“Peraturan daerah merupakan aturan hukum yang paling dekat dan paling bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan materi muatan/substansi dari peraturan daerah adalah seluruh materi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa terus berkembang dan dinamis,” katanya.

Usai mendengarkan penjelasan Wakil Gubernur tersebut, pimpinan rapat paripurna, M. Aliandra Gantada menskors rapat dan akan dilanjutkan dengan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel pada Senin, 28 Januari mendatang. (awj/adv)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

236 CPNS Kabupaten OKU Timur Resmi Dikukuhkan

PEMERINTAH Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan mengukuhkan 236 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.