Dua Daerah Siap Bayar Gaji Guru Honorer

Anita Noeringhati.

Palembang, KoranSN

Persoalan gaji guru honorer pasca keluarnya UU nomor 23 tahun 2016 tentang peralihan status guru kabupaten/kota ke provinsi, hingga kini belum menemui titik temu. Payung hukum masih menjadi kendala, meski dua daerah menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk membayar tenaga honorer tersebut.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Anita Noeringhati ditemui usai menghadiri rapat bersama PGRI, BKN dan BPKAD di ruang rapat Komisi V DPRD Sumsel, Rabu (1/3/2017).

“Sejauh ini, ada dua kabupaten yang menyatakan sanggup untuk menganggarkan pembayaran guru honorer, yakni Kabupaten Muba dan Kota Palembang, bahkan Muba siap mengalokasikan dana Rp 25 miliar, namun untuk realisasinya masih menunggu payung hukum,” ujar Anita.

Namun kata Anita, untuk menerbitkan payung hukum ini, pemerintah masih terganjal dengan adanya PP 48 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengangkatan Tenaga Honorer.

“Meski dalam hal ini kita bukan melakukan pengangkatan, tapi untuk membayar, namun karena adanya PP ini, itu tetap tidak bisa dilakukan. Harusnya Pusat, setelah mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2016 diikuti dengan PP (peraturan pemerintah), agar permasalahan seperti pembayaran guru honorer seperti ini tidak muncul,” tukas Politisi Partai Golkar ini.

Menurut Anita, kesiapan dua kabupaten tersebut untuk membayar guru honor itu cukup beralasan, karena peralihan guru honorer tersebut hanya pada status, sementara mereka masih mengajar dan mengabdi di kabupaten masing-masing.

Baca Juga :   Pemancangan Jadi Penyebab Ambruknya Jembatan Komering

Dikatakannya, permasalahan gaji guru honorer tidak bisa dikesampingkan. Pasalnya, dunia pendidikan tidak akan berjalan maksimal jika tenaga honorer melakukan mogok kerja massal. Apalagi, pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Kalau guru tidak mau ngajar bagaimana, artinya pendidikan yang jadi ikon Sumsel akan bias, makanya kita dorong diknas segera tanggap dengan keresahan ini, untuk menyiapkan payung hukum pembayaran guru honorer,” ujarnya.
Komisi V Kecewa Diknas Tak Hadiri Rapat

Disisi lain, Anita menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Diknas Sumsel dalam rapat yang digelar Komisi V, meski Kepala Diknas Sumsel Widodo sudah mengirimkan surat pemberitahuan tidak dapat hadir karena mengikuti rapat koordinasi (Rakor) persiapan ujian nasional (UN).

“Memang Kadiknas sudah izin tidak bisa hadir, tapi yang kita sayangkan, kenapa perwakilan Diknas juga tidak datang, padahal sebelumnya mereka sudah menyatakan akan hadir. Jelas kami kecewa dengan sikap Diknas ini, secepatnya akan kita komunikasikan lagi,” kata Anita.

Dari rapat yang digelar juga kata Anita, PGRI menginginkan untuk pembayaran gaji guru honorer bisa dibayar kabupaten/kota masing-masing, minimal memberikan insentif dahulu sesuai kemampuan masing-masing daerah yang dimasukkan dalam belanja Diknas, sembari menunggu keluarnya payung hukum untuk pembayaran gaji guru honorer secara utuh.

Baca Juga :   Zuriat Ki Merogan Doakan Herman Deru Jadi Gubernur Amanah

Sementara Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rizal Kennedi menambahkan, untuk mencari payung hukum pembayaran guru honor ini, pihaknya akan berkunjung ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk ke Polhukam.

“Kita akan koordinasi ke Pusat dalam hal ini ke Mendagri, agar guru honor dapat solusi, karena kalau terjadi mogok massal, pasti akan mengganggu sistem belajar mengajar, apalagi Maret ini sudah mulai masuk ujian nasional,” kata Rizal.

Ia juga menyatakan kekecewaannya dengan ketidakhadiran Diknas Sumsel dalam rapat Komisi V. “Kami sangat menyayangkan Diknas provinsi tidak hadir, karena kita butuh data riil honor di Sumsel, berkaitan dengan penganggaran,” tukasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HD Sinkronkan Program Strategis Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Palembang, KoranSN Untuk mempercepat jalannya pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dibutuhkan komitmen …