Dua Kabupaten Belum Serahkan Raperda Nomenklatur





Ilustrasi (Foto/Net)
Ilustrasi (Foto/Net)

Bupati dan Dewan Terancam Tak Gajian

Palembang, KoranSN

Sebanyak dua kabupaten di Sumsel yakni Musi Rawan Utara (Muratara) dan PALI sampai saat ini belum menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perangkat daerah (Nomenklatur). Hal tersebut diungkapkan Kepala Biro (Karo) Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) Sumsel, Abdul Hamid saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/11/2016).

“Kami dapat informasi saat ini masih dibahas di DPRD kedua daerah,” katanya.

Dijelaskannya, raperda tersebut tentunya masih harus dievaluasi terlebih dahulu. Setelah di itu baru dapat dijadikan Perda. Dari perda tersebut tentunya akan menjadi acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang.

Dirinya mengaku, memang pembentukan Perda tersebut tidak ada batas waktu. Namun, untuk penyusunan APBD 2017 sendiri memiliki batasan waktu sekitar 30 November mendatang. Jadi, dirinya berharap kedua kabupaten segera menyerahkan raperda nomenklatur tersebut.

“Ya, kalau penyusunan APBD 2017 terlambat sampai dengan batas waktu ditentukan, maka bupati dan dewan bakal tidak gajian,” terangnya.

Baca Juga :   Walikota Pagaralam Lantik 36 Kepala Sekolah Baru

Selain dua kabupaten tersebut, lanjut Hamid, seluruh kabupate/kota di Sumsel telah dievaluasi raperda nomenklatur bersama pihaknya, dan baru-baru ini Kota Pagaralam menyerahkan Raperda tersebut. “Tinggal dijadwalkan saja pembahasannya, dengan beberapa Pejabat dari Pagaralam dan Pemprov Sumsel, seperti Asisten yang membidangi, Kabag hukum dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, untuk Pemprov Sumsel sendiri saat ini Rapeda Nomenklatur sudah disetujui dan dievaluasi oleh Kementrian. Nantinya, hasil dari evaluasi tersebut diperbaiki terlebih dahulu kemudian baru akan diberi nomor Perdanya yang nanti ditentukan biro hukum. Berdasarkan evaluasi dari Kementrian, sambung Hamid, diantaranya, masing-masing dinas itu urusan dan tugasnya apa saja serta target yang harus dicapai.

“Tentunya ini akan dilengkapi kemudian akan dibuatkan Pergub,” terangnya.

Dirinya menerangkan, dalam perda nomenklatur tersebut, beberapa dinas menjadi terpisah seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan menjadi Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan. Selain itu, ada dinas baru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel. Serta ada juga pengabungan seperti Dinas pertanahan bergabung dgn BLH menjadi dinas lingkungan hidup dan pertanahan.

Baca Juga :   Vaksinasi di PALI Capai 68,3%

“Dinas ketahanan pangan juga bergabung dengan dinas peternakan, dan banyak lainnya,” terangnya.

Selain itu, Hamid juga menambahkan, ada beberapa Instansi seperti korpri dan KPID akan dilebur juga namun masih harus menunggu dari Kementrian terlebih dahulu.

“Nantinya Korpri ini bisa dilebur dengan BKD, dan KPID juga dapat dileburkan dengan dinas baru seperti dinas Kominfo.  Tapi, kami belum tahu apakah akan menjadi UPTD atau bagaimana karena menuggu dri kementrian dahulu,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Ketua DPW PKB Dukung H Heri Amalindo Jadi Calon Gubernur Sumsel

Palembang, KoranSN Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sumsel, Drs Ramlan Holdan mendukung Dr Ir …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!