Dua Pihak Swasta Jadi Saksi Yan Anton Ferdian

yan-anton
Yan Anton Ferdian. FOTO-DOC/FERDINAND/KORANSN.

Palembang, KoranSN
Haji Hamid dan Hasan Tedja yang keduanya merupakan pihak swasta, Senin (7/11/2016) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian. Demikianlah diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Menurut Yuyuk, pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara Yan Anton Ferdian tersangka dugaan kasus suap proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya di lingkungan Pemkab Banyuasin yang sebelumnya tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

“Jadi hari ini (kemarin) penyidik KPK memeriksa dua saksi dari pihak swasta. Mereka yakni; Haji Hamid dan Hasan Tedja yang keduanya diperiksa menjadi saksi tersangka Yan Anton Ferdian,” ungkap Yuyuk.
Sebelumnya Yuyuk Andriati telah mengatakan, dikarenakan masa penahanan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian telah diperpanjang oleh KPK maka kedepan saksi-saksi yang telah diperiksa KPK seperti, Sekda dan Kabag Humas Pemkab Banyuasin dan sejumlah pejabat di Pemkab Banyuasin, semuanya berpeluang dipanggil lagi untuk diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara ini.

“Saksi-saksi yang telah diperiksa sebelumnya seperti, Sekda dan Kabag Humas Pemkab Banyuasin, pejabat di Banyuasin, serta Ketua DPRD Banyuasin. Semuanya bisa dipanggil dan diperiksa kembali oleh penyidik KPK, apabila penyidik KPK membutuhkan keterangan dari saksi-saksi tersebut,” ungkap Yuyuk.

Sementara saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Senin (7/11/2016) handphone (HP) Sekda Pemkab Banyuasin dan Kabag Humas Pemkab Banyuasin tidak bisa dihubungi. Untuk handphone Sekda tidak aktif, sedangkan Kabag Humas Pemkab Banyuasin berkali-kali dihubungi tidak mengangkat telepon.

Diberitakan sebelumnya, Yuyuk Andriati juga telah mengungkapkan, penambahan masa penahanan Yan Anton Ferdian dan empat tersangka lainnya dilakukan sampai 30 hari kedepan, sejak Jumat 4 November 2016 hingga 3 Desember 2016 mendatang.

“Untuk tersangka Yan Anton Ferdian, ‘UU’, ‘STY’, ‘RUS’ dan tersangka ‘K’ masa tahanannya ditambah hingga 30 hari kedepan. Penambahan masa penahanan kelima tersangka dikarenakan penyidik masih dalam tahap melengkapi berkas perkara kelima tersangka tersebut. Sedangkan untuk Direktur CV Putra Pratama, ‘ZM’ yang juga tersangka dalam dugaan kasus ini, Kamis 3 November 2016 tahanannya sudah dipindahkan ke Rutan Tipikor Kelas I Pakjo Palembang, karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21),” tutup Yuyuk baru-baru ini.

Baca Juga :   Konsumsi Sabu, Remaja Tanggung Diciduk Polisi

Diketahui, untuk mengusut dugaan kasus ini sudah lebih dari 30 saksi dari pejabat Pemkab Banyuasin diperiksa penyidik KPK. Mereka diantaranya yakni; Sekda Pemkab Banyuasin, Firmansyah dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Roby Sandes.

Selain itu, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Banyuasi juga telah menjalani pemerikaan penyidik KPK. Mereka yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Banyuasin, Ir Abi Hasan MP MT, Kepala DPPKAD Banyuasin, Bambang Wirawan, Kepala Dinas PU Cipta Karya Banyuasin, Noor Yosept Zaath, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Banyuasin, Ria Apriani dan Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Dr H Masagus M Hakim.

Bahkan untuk mengungkap dugaan kasus ini, KPK juga telah memeriksa Wakil Bupati Pemkab Banyuasin, SA Supriono, Asisten Ekonomi Pembangunan Desa dan Kesra Banyuasin, Rislani A Gafar serta Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam sebagai saksi.

Sedangkan untuk penambahan masa penahanan para tersangka dalam perkara ini bukanlah pertama kalinya. Sebab, sebelumnya KPK juga telah menambah masa tahanan para tersangka selama 40 hari sejak tanggal 25 September 2016 hingga 3 Oktober 2016.

“Penambahan masa penahanan merupakan wewenang penyidik KPK. Dimana tujuannya, karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangka serta untuk melakukan pendalaman penyidikan dugaan kasus ini,” tegas Yuyuk Andriati saat itu.
Sekedar informasi, dugaan kasus ini terungkap setelah Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan barang bukti uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Baca Juga :   Sengketa Lahan Satu Warga Tertembak, Polisi Amankan 10 Orang

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Bupati Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, mereka yakni; ‘UU’ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘STY’ (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘RUS’ (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin), ‘ZM’ (Direktur CV Putra Pratama) serta ‘K’ (pihak swasta).

Yuyuk Andriati sebelumnya juga telah menegaskan, jika dalam perkara ini para tersangka dijerat pasal berbeda. Hal ini dikarenakan dalam dugaan kasus tersebut, untuk tersangka Yan Anton Ferdian dan empat tersangka lainnya, ‘RUS’, ‘UU’, ‘STY’ dan ‘K’ diduga sebagai pihak penerima uang suap. Sedangkan untuk tersangka ‘ZM’ diduga sebagai pihak pemberi uang suap.

“Dari itulah, dalam perkara ini tersangka Yan Anton Ferdian, ‘RUS’, ‘UU’, ‘STY’ dan ‘K disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 atau Pasal 12 (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Sedangkan untuk tersangka ‘ZM’, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau Pasal 5 ayat (1) huruf (b) atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas Yuyuk waktu itu. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Alwin

Avatar

Lihat Juga

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain Perkara Djoko Tjandra

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.