Dua Saksi Dicecar Aliran Dana Hasil Perkebunan Sawit Kasus Nurhadi

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (rompi jingga). (Foto-Antara)

Jakarta, KoranSN

KPK mencecar dua saksi mengenai dugaan aliran dana dari hasil perkebunan kebun sawit, terkait kasus bekas Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi (NHD).

KPK, Jumat (25/9/2020) memeriksa dua PNS, masing-masing Jumadi dan Hilman Lubis, untuk tersangka Nurhadi dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada 2011-2016.

“Jumadi dan Hilman Lubis diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD. Penyidik menggali pengetahuan kedua saksi tersebut mengenai dugaan aliran dana dari hasil perkebunan kebun sawit yang dinikmati oleh tersangka dan pihak-pihak lainnya,” ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Dalam penyidikan kasus Nurhadi itu, KPK sebelumnya telah menyita lahan kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. KPK dua kali menyita, pertama luas lahan kelapa sawit yang disita sekitar 530,8 Hektare dan kedua sekitar 33.000 meter persegi.

Baca Juga :   Waspada! Pencuri Berkedok Petugas Sensus

Selain Nurhadi, KPK juga telah menetapkan menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka.

Nurhadi dan Herbiyono ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar, terkait pengurusan sejumlah perkara di MA sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun penerimaan suap itu terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Baca Juga :   Kejagung Periksa Andi Irfan Jaya di Rutan KPK

Selain lahan kelapa sawit, KPK juga telah menyita beberapa aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi, di antaranya vila di Megamendung, Kabupaten Bogor, dan belasan kendaraan mewah.

Terkait aset-aset itu, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi itu ke arah dugaan pencucian uang. (Antara/ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Ketua KPK Prihatin 26 dari 34 Provinsi Terjadi Kasus Korupsi

Jakarta, KoranSN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku prihatin karena 26 dari 34 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.