Eksekusi Penahanan 5 Komisioner KPU Palembang Usai Proses Hukum Inkrah







Kuasa hukum dan JPU saat berkonsultasi dengan pimpinan sidang. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Palembang, Bongbongan Silaban menegaskan, eksekusi penahanan lima Komisioner KPU Palembang yang merupakan terdakwa pidana Pemilu akan dilakukan usai proses hukum kelima terdakwa inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap).

Adapun kelima terdakwa tersebut, yakni; terdakwa Eftiyani (Ketua KPU Kota Palembang), Alex Berzili (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu), Syafarudin Adam (Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi), Abdul Malik (Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan) dan Yetty Oktarina (Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia).

“Dalam perkara pidana Pemilu ini, kelima terdakwa kan diancam 2 tahun penjara, sehingga dalam proses persidangan kelimanya tidak dapat dilakukan penahanan. Namun jika proses hukum sudah inkrah, barulah kelima terdakwa dieksekusi untuk ditahan,” tegasnya, Minggu (7/7/2019).

Dijelaskannya, adapun proses hukum inkrah yang dimaksud tersebut, yakni setelah keluar putusan hasil banding para terdakwa di Pengadilan Tinggi.

“Sekarang kan kelima terdakwa masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang sampai Jumat mendatang. Dalam proses sidang ini, kelimanya nanti akan divonis Majelis Hakim, seusai vonis tentunya para terdakwa akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Nah, setelah keluar hasil banding inilah barulah proses hukum dinyatakan inkrah dan terdakwa yang terbukti bersalah akan dieksekusi untuk ditahan di rumah tahanan negara (Rutan),” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, jika dirinya memastikan selama proses persidangan kelima terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang pihaknya tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

Baca Juga :   Kejati Tegaskan Dugaan Korupsi Izin Perkebunan Telah Penyidikan Umum

“Kami Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan Majelis Hakim tidak dapat diintervensi, dan itu saya pastikan. Sebab, dalam menyidangkan perkara kelima Komisioner KPU Palembang tersebut kami idependent, tidak berpihak kepada siapa pun. Selain itu, kami juga transparan dalam persidangan dengan menggelar sidang sesuai undang-undang yang berlaku,” terangnya.

Lebih jauh dikatakannya, dikarenakan dalam perkara kelima terdakwa Komisoner KPU Palembang ini merupakan pidana Pemilu, maka sesuai aturan yang berlaku batas waktu persidangan hanya satu minggu.

“Batas akhirnya Jumat mendatang sidang harus putus, dan kelima terdakwa sudah harus divonis. Dari itulah dalam persidangan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Tim Kuasa Hukum terdakwa, harus bermusyawarah menyusun jadawal sidang agar persidangan tersebut selesai dengan waktu 7 hari,” pungkasnya. (ded)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kejati Sumsel Masih Lakukan Penyidikan Umum Dugaan Kasus Korupsi LRT

Palembang, KoranSN Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari SH MH, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!