Empat Pegawai BPN yang Terjaring OTT Malah Masuk Kerja

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Jawa Tengah. (foto-net/vivanews.com)

Semarang, KoranSN

Empat pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Negeri setempat belum ditetapkan sebagai tersangka dan tak ditahan. Meski sempat diperiksa, mereka kini malah masuk kerja seperti biasa.

Keempat orang yang sempat ditangkap Kejaksaan itu, antara lain S (Kepala BPN), Windari Rochmawati (Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Pertanahan), serta JM dan FM, masing-masing staf honorer.

BPN mengklaim situasi kantornya tetap kondusif dan tak terganggu dengan kabar penangkapan empat pegawainya. “Pelayanan tetap kondusif, masyarakat terlayani,” kata Pawarto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPN Kota Semarang, di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Ia pun membenarkan bahwa hari ini empat orang yang sempat ditangkap Kejaksaan pada pada Senin lalu itu masih bekerja seperti biasa di kantornya. Namun dia mengaku tak mengetahui detail kasus dugaan suap yang dialami mereka.

Satu hal yang pasti, kata Pawarto, pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Misalnya, pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah di BPN telah modern menggunakan sistem online; pembayarannya tidak dengan uang tunai di kantor BPN.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, Dwi Samudji mengatakan, empat orang pejabat BPN yang sempat ditangkap baru diperiksa sebagai saksi. Jaksa masih menyelidiki dugaan kasus suap dengan barang bukti Rp32 juta itu.

Baca Juga :   Kemendikbudristek Sebut Peminat Program Sarjana Terapan Lebih Banyak

“Masih terperiksa. Kita masih mendalami lagi. Karena dalam penyelidikan kita memerlukan waktu tiga hari untuk pemanggilan saksi-saksi,” ujarnya.

Pada konferensi pers itu, Dwi mengaku bimbang untuk mengusut kasus tersebut, terutama karena alasan biaya penyelidikan dan penyidikan sampai eksekusi tak sebanding dengan nilai suap yang cuma Rp32 juta.

“Begini, ini kan (nilai dugaan suapnya) Rp32 juta. Kenapa kita dalami, kita pertimbangkan: biaya penyelidikan, biaya penyidikan, penuntutan, biaya eksekusi itu jumlahnya jauh lebih besar (daripada nilai dugaan suap),” kata Dwi di kantornya. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!