Giliran Ormas dan PNS Diperiksa Kejagung, Kasus Dana Hibah Sumsel





(Foto- Ferdinand/ Koransn)
Dari sejumlah saksi yang hadir tampak M Yansuri dan Amruzi Minha ikut diperiksa Kejagung karena menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan Sekretaris Ormas Pemuda Pancasila Sumsel. (Foto- Ferdinand/ Koransn)

DSC_0779

Palembang, SN
Tim Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung RI, Senin (1/8) kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mengusut dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sumsel Tahun 2013 senilai Rp 2,1 triliun di Kejati Sumsel.

Dari sejumlah para saksi yang kemarin mengahadiri pemeriksaan tampak M Yansuri dan Amruzi Minha. Keduanya diperiksa Kejagung karena menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dan Sekertaris Organisasi Pemuda Pancasila Sumsel.

Bahkan dari keterangan jaksa penyidik, dalam pemeriksaan tersebut dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kesbangpol Sumsel dan BPKAD Sumsel berinisial ‘T’ dan ‘N’, serta sejumlah LSM penerima dana hibah juga turut diperiksa oleh jaksa penyidik Kejagung RI.

Pantauan di lapangan dalam pemeriksaan yang dilakukan di aula lantai satu Gedung Kejati Sumsel sejak pukul 09.30 WIB tersebut awalnya hanya tampak para saksi dari LSM.
Satu persatu mereka memasuki ruang pemeriksaan kemudian duduk di kursi tunggu mengantri panggilan dari jaksa penyidik guna menjalani pemeriksaan.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB barulah tampak M Yansuri dan Amruzi Minha tiba di Kejati Sumsel, lalu keduanya langsung masuk ke ruangan pemeriksaan. Setelah lama menunggu antrian sembari duduk di kursi di ruang pemeriksaan. Sekitar pukul 16.00 WIB keduanya baru menjalani pemerisaan. Bahkan saat diperiksa keduanya duduk berdampingan di depan jaksa penyidik.

Sekitar pukul 17.00 WIB, keduanya selesai menjalani pemeriksaan. Kemudian M Yansuri dan Amruzi Minha berjalan ke luar ruangan pemeriksan menuju pintu utama Gedung Kejati Sumsel.

Dikatakan M Yansuri, kedatangannya ke Kejati Sumsel guna memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa terkait dana hibah yang diterima oleh Organisasi Pemuda Pancasila Sumsel.

“Jadi saya diperiksa bukan sebagai anggota DPRD, saya diperiksa karena saya selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumsel. Dimana saat itu Organisasi Pemuda Pancasila Sumsel menerima dana hibah dari Kesbangpol Sumsel sebesar Rp 250 juta. Dana yang diterima tersebut, semuanya telah kita salurkan dengan baik untuk kegiatan sosial yakni pembagian sembako,” kata M Yansuri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel.

Baca Juga :   Iskandar Tewas Usai Terseret 5 Meter

Dilanjutkannya, selama menjalani pemeriksaan diriya memberikan keterangan terkait pertangungjawaban dari dana hibah yang diterima dan telah disalurkan dalam kegiatan sosial tersebut.

“Selama diperiksa, Kejagung mempertanyakan pertagungjawaban dana hibah. Bahkan Kejagung sempat menanyakan, apakah sebagai anggota DPRD saya pernah menyalurkan dana aspirasi kepada Organisasi Pemuda Pancasila Sumsel. Saya jawab, jika saya tidak pernah melakukannya, karena saya kan tahu aturan. Masak dana aspirasi saya salurkan kepada organisasi yang saya pimpin, itu namanya memberikan uang untuk saya sendiri,” tandasnya.

Sedangkan Amruzi Minha mengungkapkan, kedatangannya di Kejati Sumsel untuk menjalani pemeriksaan Kejagung serta mendapingi M Yansuri selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumsel.

“Saya diperiksa bukan karena saya sebagai Kepala Dinas. Tapi saya mendapingi Pak Yansuri, karena dalam Organisasi Pemuda Pancasila Sumsel saya menjabat sebagai sekertaris,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Sumsel.

Selain kedua saksi tersebut, dalam pemeriksaan juga tampak Sarjan Tahir hadir di Kejati Sumsel untuk mengahadiri panggilan Kejagung. Kepada wartawan Sarjan Tahir mengungkapkan jika kedatangannya ke Kejati Sumsel hanya untuk mengklarifikasi kepada Kejagung.

“Saya selaku Ketua Masyarakat Agribisnis Indonesia (MAI) Sumsel hadir di sini untuk mengkalrifikasi terkait kepengurusan MAI saja. Memang kami menerima dana hibah, tapi untuk nominalnya masih dilakukan pengecekan,” ucapnya singkat.

Sementara Ketua Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung RI Haryono mengatakan, pemeriksaan para saksi yang dilakukan merupakan pemeriksaan lanjutan yang dihari sebelumnya telah dilakukan.

“Jadi saksi-saksi yang diperiksa hari ini (kemarin) berasal dari LSM dan Ormas penerima dana hibah Sumsel. Ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari 500 saksi yang akan kita periksa selama dua minggu di Kejati Sumsel. Sedangkan untuk jumlah saksi yang telah diperiksa sampai sejauh ini baru 150 saksi, sisanya akan terus kita periksa hingga akhir minggu ini,” katanya.

Diungkapkan Haryono, selain LSM dan Ormas, dalam pemeriksaan kemarin juga terdapat dua PNS dari Kesbangpol Sumsel dan BPKAD Sumsel. Keduanya diperiksa untuk diambil keterangan guna melengkapi berkas perkara ‘LPLT’ (Kepala BPKAD Sumsel) dan ‘I’ (mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) dua tersangka yang belum lama ini telah ditetapkan oleh Kejagung RI.

Baca Juga :   4 Unit Rumah di Asrama Polisi Terbakar

“Kedua PNS tersebut berinisial ‘T’ dan ‘N’, selain diperiksa kita juga menyita sejumlah dokumen dari mereka. Memang dari 500 saksi yang diperiksa ini terdapat saksi dari PNS Pemprov Sumsel. Namun karena saksi dari PNS jumlahnya tak terlalu banyak, makanya dalam pemeriksaan kita sisipkan bersamaan dengan saksi-saksi dari LSM dan Ormas,” ungkapnya.

Lanjut Haryono, karena jumlah para saksi yang diperiksa mencapai 500 orang, pemeriksaan saksi dari mantan anggota DPRD Sumsel yang awalnya diagendakan kemarin diundur menjadi hari Rabu mendatang (3/8). “Jadi Rabu nanti baru kita periksa saksi dari mantan anggota DPRD Sumsel,” katanya.

Menurutnya, pemeriksaan para saksi yang dilakukan  bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang kemudian akan dipelajari jaksa penyidik untuk mengetahui, apakah ada fakta yang mengarah ke tersangka lainnya selain dua tersangka yang kini telah ditetapkan.
“Dari itulah untuk tersangka baru dalam perkara ini masih kita pelajari. Ya apabila dari pemeriksaan para saksi ini ditemukan fakta dugaan keterlibatan tersangka baru tentu kita proses,” ungkapnya.

Disinggung jumlah kerugian negara dari anggaran Rp 2,1 triliun yang dikucurkan dalam dugaan kasus hibah Provinsi Sumsel Tahun 2013?  Dikatakan Haryono jika saat ini kerugian negaranya masih dihitung.

“Belum diketahui berapa jumlah kerugian negaranya makanya dalam pemeriksaan ini, kita juga mengajak BPK RI untuk sama-sama menghitung kerugian negaranya,” pungkasnya. (ded)





Publisher : Ferdin Ferdin

Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Sri Sulastri: Bakal Banyak yang Kena!

Palembang, KoranSN Pengamat Hukum Sumsel, Dr Hj Sri Sulastri SH MHum, Minggu (27/11/2022) mengatakan, jika …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!