Giliran Wakil Ketua DPRD Banyuasin Diperiksa KPK









Gedung KPK. (Foto-net)
FOT/NET

Palembang,KoranSN
Giliran Wakil Ketua DPRD Banyuasin, H Muhammad Sholih diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, kemarin mengungkapkan, pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Banyuasin, H Muhammad Sholih sebagai saksi dilakukan penyidik KPK untuk melengkapi berkas perkara Yan Anton Ferdian, yang merupakan tersangka dugaan kasus suap penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya di Pemkab Banyuasin.

“Wakil Ketua DPRD Banyuasin, H Muhammad Sholih diperiksa penyidik KPK pada Jumat kemarin (2/12) di Gedung KPK Jakarta,” kata Yuyuk.Masih dikatakan Yuyuk, selain memeriksa Wakil Ketua DPRD Banyuasin, dalam pemeriksaan tersebut penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta yakni, Adrian Candy.

“Adrian Candy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yan Anton Ferdian. Bahkan dalam pemeriksaan tersebut KPK juga memeriksa tersangka ‘K’ dan tersangka Yan Anton Ferdian, yang keduanya diperiksa dengan status tersangka,” tandas Yuyuk. Sebelumnya Yuyuk mengutarakan, jika KPK kini telah memperpanjang masa tahanan para tersangka selama 30 hari terhitung mulai tanggal 04 Desember 2016 hingga 2 Januari 2017 mendatang.

Penambahan masa penahanan, lanjut Yuyuk, bukanlah yang pertama. Sebab sebelumnya, Jumat 4 November 2016, KPK juga telah menambah masa tahanan para tersangka termasuk, Yan Anton Ferdinan. Sedangkan untuk tersangka ‘ZM’ (Direktur CV Putra Pratama) telah dilimpahkan KPK ke Rutan Tipikor Kelas I Pakjo Palembang dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang.

“Masa tahanan diperpanjang karena berkas perkaranya masih dilengkapi penyidik KPK. Untuk itulah, SKPD serta pejabat Pemkab Banyuasin yang sebelumnya pernah diperiksa, kedepan bisa dipanggil dan diperiksa penyidik KPK lagi, kalau penyidik memerlukan keterangan dari para saksi-saksi tersebut,” jelas Yuyuk.

Baca Juga :   Audit Kerugian Negara Dugaan Korupsi Masjid Sriwijaya Masih Juga Belum Keluar

Diketahui, untuk mengungkap dugaan kasus ini sudah banyak saksi dari SKPD dan pejabat Pemkab Banyuasin diperiksa KPK. Mereka diantaranya; Sekda Pemkab Banyuasin, Firmansyah dan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Roby Sandes.

Selain itu, sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Banyuasin juga telah menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Mereka yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Banyuasin, Ir Abi Hasan MP MT, Kepala DPPKAD Banyuasin, Bambang Wirawan, Kepala Dinas PU Cipta Karya Banyuasin, Noor Yosept Zaath, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Banyuasin, Ria Apriani dan Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Dr H Masagus M Hakim.

Bahkan untuk mengungkap perkara ini, KPK telah memeriksa Wakil Bupati Pemkab Banyuasin, SA Supriono, Asisten Ekonomi Pembangunan Desa dan Kesra Banyuasin, Rislani A Gafar serta Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam.

Bukan hanya itu, penyidik KPK pun telah menggeledah sembilan lokasi di Palembang dan di Banyuasin, terdiri dari; penggeledahan rumah Sekda Banyuasin, Firmansyah di Perumahan Bukit Sejahtera Palembang, rumah Kepal Dinas PUBM Banyuasin, Abi Hasan di Jalan Bambang Utoyo No 12 Palembang dan Rumah Staf PU Banyuasin, Reza Irdiansyah di Jalan Sepakat seduduk Putih, Palembang. Ketiga lokasi ini digeledah KPK, Selasa 15 November 2016.

Kemudian Rabu 16 November 2016, KPK menggeledah Kantor DPRD Banyuasin termasuk ruang kerja Ketua DPRD Banyuasin, Kantor Dinas PU Cipta Karya Banyuasin dan Kantor Dinas PU Bina Marga Banyuasin.

Sedangkan Kamis 17 November 2016, tim penyidik KPK menggeledah rumah Kabag Humas dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes, Rumah Ketua DPRD Banyuasin, Agus Salam serta rumah Kepala Dinas Kesehatan Banyuasin, Dr H Masagus M Hakim yang lokasinya berada di Kota Palembang.Terkait penggeledahan tersebut, Yuyuk Andriati  mengungkapkan, dari masing-masing lokasi yang dilakukan penggeledahan tim penyidik KPK menyita dokumen-dokumen terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Banyuasin.

Baca Juga :   Kejati Yakin Dakwaan Terdakwa Dugaan Korupsi Kredit Bank Sumsel Babel Sudah Terbukti di Persidangan

Sekedar informasi, dugaan kasus ini terungkap setelah Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian Minggu 4 September 2016 tertangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinas Bupati Banyuasin. Dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan barang bukti, uang Rp 299,8 juta dan uang Dolar Amerika senilai 11.200 USD.

Usai dilakukan OTT, KPK menetapkan Bupati Yan Anton Ferdian sebagai tersangka. Selain Yan Anton, dalam perkara ini KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya, mereka yakni; ‘UU’ (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘STY’ (Kasi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin), ‘RUS’ (Kasubag Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin), Zulfikar Muharrami (Direktur CV Putra Pratama) serta ‘K’ (pihak swasta).

Dari keenam tersangka tersebut, untuk tersangka Zulfikar Muharrami (39) kini telah menjadi terdakwa dan sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang. (ded)





Publisher : Alwin

Lihat Juga

DPR RI Sebut Kerja Cerdas Kejagung Berhasil Tangkap Surya Darmadi Buronan Korupsi Rp78 Triliun

Jakarta, KoranSN Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir memuji setinggi langit atas kinerja …