Golkar di Ujung Tanduk

Jakarta –

Keikutsertaan Golkar di Pilkada serentak di ujung tanduk. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menilai semua ini karena sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang memperkeruh suasana.

Bambang menuturkan proses islah terus berjalan. Persiapan Pilkada serentak pun terus dilakukan tim formatur dari kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie.

“Masih terus berlangsung jadi jalan keluarnya kita mulai menyusun mana-mana calon yang kita usung dan mereka usung sama itu nggak ada masalah. Manakala ada perbedaan dalam waktu sempit ini kita pakai survei,” kata Bambang mengawali paparannya, saat berbincang dengan wartawan, Rabu (8/7).

Yang belum disepakati adalah siapa pihak yang berhak meneken usulan calon kepala daerah dari Golkar. Soal poin keempat islah ini kedua kubu belum sepakat.

“Pertanyaannya siapa yang meneken, nah ini kita sedang bicarakan dengan KPU, Wapres sebagai pihak yang ditunjuk presiden untuk menuntaskan kasus ini. Kan dalam waktu cepat akan ada putusan PN Jakut pada tanggal 24, jadi kita tunggu saja putusan pengadilan,” kata Bambang.

Persoalan ini menurut Bambang tidak rumit. Yang bikin Rumit, tegas Bambang, adalah karena Menkum HAM Yasonna Laoly yang memberikan SK untuk Golkar hasil Munas Ancol.

“Sebetulnya tidak rumit tapi karena Menkum HAM itu bertindak sontoloyo tidak patuh terhadap hukum. Kan putusan sela pengadilan jelas kembali ke Munas Riau dan membatalkan surat Menkum HAM yang membatalkan kubu Ancol,” katanya.

Ketidakpatuhan Menkum HAM ini, menurut Bambang bisa membahayakan presiden Jokowi. Karena itu dia menyarankan agar Menkum HAM diganti.

“Selain tidak cakap dan tidak profesional, melawan undang-undang dan sifatnya membahayakan presiden. Menteri itu dicopot saja, dan tempat yang paling baik untuk Yasonna adalah menteri pemberdayaan perempuan,” sindir anggota Komisi III DPR ini.

(van/tor)